Demokrat Berharap Anas "Nyanyi" di KPK

"Kalau dia 'bernyanyi', itu saya harapkan sehingga dengan demikian partai ini bersih dari oknum-oknum yang korupsi," kata Hayono di Jakarta, Sabtu (4/1/2014).

Ia menegaskan, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anas pada pekan depan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait aliran dana dari proyek Hambalang. Ia berharap Anas dapat membeberkan fakta untuk mempercepat penuntasannya, dan bukan menebar fitnah sebagai bentuk kemarahan karena merasa didepak oleh Partai Demokrat.

Kalaupun ada nama baru yang disebut oleh Anas, kata Hayono, partainya siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Sanksi tegas akan diberikan kepada semua kader Demokrat yang terjerat permasalahan hukum, khususnya kasus korupsi.

"Jadi 'nyanyi' itu langkah yang positif bagi Anas Urbaningrum, selama diniatkan dengan iktikad yang baik untuk memberantas korupsi, bukan untuk fitnah," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Kamis (2/1/2014). Anas dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait aliran dana dari proyek Hambalang pada Selasa (7/1/2014) pekan depan.

Pengacara Anas, Patra M Zen, membenarkan bahwa kliennya telah menerima panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dia mengatakan, sebagai warga negara yang taat hukum, Anas akan memenuhi panggilan tersebut. Terkait kemungkinan Anas akan ditahan seusai diperiksa, Patra mengatakan, sebaiknya KPK melihat aturan penahanan tersangka dalam KUHAP.

Kliennya, lanjut Patra, tak memenuhi syarat untuk ditahan. Panggilan pemeriksaan terhadap Anas sebagai tersangka proyek Hambalang ini untuk yang pertama kalinya. Dia beberapa kali dipanggil KPK, tetapi statusnya masih sebatas saksi.

Beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, Anas akan ditahan begitu pembangunan Rumah Tahanan KPK di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan, selesai. Pembangunan tersebut sebenarnya telah selesai. KPK hanya menunggu serah terima rutan tersebut dari Mabes TNI Angkatan Darat.