Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Mahfud MD soal Wacana Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 29/12/2013, 16:51 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD enggan berkomentar banyak terkait wacana dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kendati demikian, ia mengaku terus berkomunikasi dengan Jokowi.

"Nantilah kalau itu (soal cawapres). Tapi saya sering ketemu Jokowi," ujar Mahfud di Jakarta, Minggu (29/12/2013) siang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai masalah capres dan cawapres terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Sebelum pemilu legislatif (pileg), kata Mahfud, pembicaraan mengenai urusan capres dan cawapres hanya berkisar pada bahasa-bahasa isyarat tidak langsung yang dalam budaya Jawa disebut sebagai budaya pasemon. "Kalau bicara yang sungguh-sungguh, secara langsung, ya setelah pileg," katanya.

Selain masalah capres, Mahfud mengatakan masalah koalisi antara PKB dengan partai politik lain juga belum diputuskan sebelum pileg. Sampai saat ini, katanya, PKB yang mengusung dirinya masih tetap percaya diri untuk mengusung capres sebelum penentuan hasil pileg. "Iya dong. Tidak pernah ada partai yang berpikir cawapres (sebelum pileg)," imbuhnya.

Seperti diberitakan, nama Mahfud MD santer disebut-sebut sebagai pasangan ideal bagi Jokowi sebagai capres dan cawapres. Dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan bulan September lalu, nama Mahfud juga muncul sebagai cawapres dari internal, selain nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan peserta konvensi capres Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com