Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Intervensi Pemilik Modal Dapat Rusak Pers

Kompas.com - 18/12/2013, 23:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemilik modal media massa di Indonesia untuk tidak merusak kehidupan pers yang merdeka dan patuh terhadap kode etik jurnalistik. Dengan begitu, menurut Presiden, demokrasi di Indonesia akan semakin matang.

"Yang bisa merusak peran pers konstruktif, (yakni) pers yang sungguh menjalankan kode etik, (adalah) manakala pemilik modal melakukan intervensi tidak sehat sehingga pers kehilangan apa yang harus dilakukan untuk jalankan misinya," kata Presiden dalam pidato perayaan HUT Ke-76 LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Intervensi pemilik modal, kata Presiden, kerap terjadi di banyak negara demokrasi, termasuk di Barat. Faktor perusak pers lain yang harus dihindari, tambah dia, yakni sistem otoriter yang mengontrol hingga membubarkan pers.

Ketika kekuasaan politik bekerja terhadap pers, papar Presiden, nilai-nilai indah dari kode etik jurnalistik akan rusak. Presiden mengaku bersyukur bahwa politik tak menguasai pers Indonesia, sebagai hasil reformasi.

"Mari ketika kita mematangkan kehidupan negara demokrasi kita, kita jauhkan dua campur tangan yang tidak semestinya terjadi dalam kehidupan media dan pers (itu). Insya Allah demokrasi kita makin ke depan makin berkualitas, makin matang. Ancaman terhadap peran pers bisa kita cegah dan hindarkan," kata Presiden.

Menurut Presiden, sikapnya tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini terkait kemerdekaan pers. Sebagai pendukung kebebasan pers, ia akan menyampaikan pandangan jika ada perilaku media massa yang melanggar kode etik jurnalistik.

Presiden mengatakan pemberitaan pers harus akurat, berimbang, tidak memiliki iktikad buruk, diuji kebenarannya, meminta pandangan dua pihak, serta bukan fitnah dan bohong. "Semua sudah tahu dan itu menjadi bagian UU Pers kita yang harus dipedomani dan dijalankan," kata dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com