Hanura Minta Kasus Bambang W Soeharto Tidak Dikaitkan dengan Partai

Menurut Samuel, pencegahan terhadap Bambang terkait persoalan pribadi Bambang, di luar tugas kepartaian.

"Enggak ada urusannya kasus itu dengan partai. Itu mungkin Bambang W Soeharto masalah pribadi," ujar Samuel saat dihubungi wartawan, Senin (16/12/2013).

Ia mengaku, partainya tidak akan berinisiatif memanggil Bambang. Namun, Bambang bisa saja berinisiatif memberikan keterangan kepada partai.

Menurut dia, ada mekanisme internal partai yang menjadi landasan untuk mengatur moralitas para pengurusnya.

"Kami punya syarat sendiri sebagai pengurus partai. Tapi untuk kasus ini, berbeda karena tak terkait," imbuh Samuel.

Dicegah

Sebelumnya diberitakan, KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Bambang Wiratmadji Soeharto yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro.

Pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara pemalsuan dokumen tanah di Lombok yang melibatkan Subri, Kepala Kejaksaan Negeri Praya. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 15 Desember 2013.

Bambang diketahui sebagai Direktur PT Pantai Aan yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah. Kini, Along menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Praya (PN Praya). Pada Kamis (28/11/2013), Along dituntut tiga tahun penjara oleh tim jaksa PN Praya.

Diduga, pemberian suap kepada Subri berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan dengan terdakwa Sugiharto alias Along tersebut.

Pemberian suap diduga dilakukan melalui Lusita Anita Razak yang tertangkap tangan bersama Subri di sebuah kamar hotel di Lombok pada Minggu (15/12/2013). KPK menetapkan Subri dan Lusita sebagai tersangka suap dengan barang bukti uang yang nilainya sekitar Rp 213 juta.