Jajak Pendapat Kompas: Menebak Akhir Kabinet Indonesia Bersatu II

Hal ini tak mengherankan karena dari sejumlah jajak pendapat sebelumnya, apresiasi terhadap pemerintah tampak masih ”terkatrol” oleh keberadaan sosok SBY yang secara individu masih cukup diapresiasi separuh lebih responden (58 persen).

Sebaliknya, para menteri yang sebagian besar berlatar belakang partai politik justru banyak ”terseret” citra parpol yang sedang disangkutpautkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi.

Persoalan mendesak

Terpuruknya penilaian terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II ini bersamaan dengan besarnya ketidakpuasan publik atas dua persoalan mendasar.

Dua persoalan yang dinilai mendesak untuk diatasi adalah soal pemberantasan korupsi atau penegakan hukum (45,1 persen) dan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau (34,3 persen).

Publik sangat terkejut dan kecewa ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan. Dugaan mafia peradilan dan jual beli kasus di berbagai level pengadilan seakan terkonfirmasi hingga tingkat tertinggi.

Apalagi Akil disinyalir ikut memanipulasi beberapa kasus pemilu kepala daerah yang berujung dengan tensi politik dan konflik di daerah.

Hampir berbarengan dengan itu, kasus suap SKK migas yang melibatkan Kepala SKK Migas yang juga mantan Wamen Rudi Rubiandini membuat kepercayaan publik makin tergerus.

Sebanyak 43,8 persen responden tidak percaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terbebas dari kasus suap tersebut.

Terkait soal ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau, data Litbang Kompas mencatat, dalam bulan Juni 2013 terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok 2 hingga 6 persen menjelang kenaikan harga BBM di tengah jumlah kenaikan upah yang bervariasi di semua provinsi.

Tengok pula polemik harga daging sapi dan kedelai. Pada 2013, dari kebutuhan kedelai 2,5 juta ton, Indonesia hanya mampu memproduksi 35 persen kebutuhan nasional. Akibatnya, harga terus melonjak. Tak heran 60,4 persen responden tidak memercayai kinerja Kementerian Pertanian bebas dari korupsi.

Kelemahan manajemen yang berimbas ke masyarakat bawah itu makin parah tatkala kemampuan komunikasi kementerian juga tak memadai. Hal itu tecermin pada program Kementerian Kesehatan terkait dengan pencanangan Pekan Kondom Nasional.

Kendati tujuan pencanangan adalah untuk mencegah penularan HIV/AIDS, langkah yang ditempuh Menteri Kesehatan dianggap ”kurang peka” pada kondisi sosio kultural masyarakat.

Tidak mengherankan jika penolakan atas program ini terdengar sangat kencang, bahkan muncul dari anggota kabinet, terutama Kementerian Agama.

Pola komunikasi sosial yang tak ideal ini juga sebelumnya terjadi di Kementerian Dalam Negeri dalam kasus soal ”janji” penyelesaian KTP elektronik. Masyarakat sempat khawatir dengan kebijakan kartu identitas elektronik tersebut.