Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2013, 08:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century, Hendrawan Supratikno mengungkapkan, ada spekulasi yang berkembang di masyarakat kalau Boediono menjabat Wakil Presiden sebagai hadiah atas jasanya mencari amunisi bagi Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan Presiden 2009 melalui penyelamatan Bank Century. Untuk mengurangi spekulasi semacam itu, menurut Hendrawan, Timwas Century perlu meminta keterangan Boediono.

“Kita ingin mengurangi spekulasi prasangka politik yang tidak perlu. Boediono bukan kader, tapi diusung oleh Demokrat sebagai wapres, sementara spekulasi di luar mengatakan Boediono diminta untuk menyelamatkan Century justru untuk mencari amunisi sehingga diperoleh gratifikasi politik,” katanya di dalam sebuah diskusi Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Saat itu, lanjut Hendrawan, ada sepuluh nama yang diusulkan tim SBY untuk menjadi wapres dengan pertimbangan politis. “Pertimbangannya orang-orang politik supaya sebagai partai, ketika berkuasa, kuat,” sambungnya.

Namun, Hendrawan merasa heran ketika muncul nama Boediono sebagai calon wapres ketika itu. “Ini memperkuat prasangka Pak Boediono diberi tugas untuk mencari amunisi Pemilu sebagai tukar guling diberi jabatan. Ini enggak perlu prasangka seperti ini, karena itu tolong diklarifikasi, karena apa ini kan manusia hidup tidak panjang usianya 70-80 tahun, tetapi apa yang kita lakukan ini akan jadi legacy bagi generasi yang akan datang,” ucap politikus PDI-Perjuangan ini.

Pernyataan Hendrawan ini pun dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam acara diskusi yang sama. Menurut Nurpati, Boedioni dipilih sebagai wapres karena kualiatasnya. “Pak Boed bukan manusia sembarangan. Pengalaman birokrasi sudah bisa kita lihat sama-sama. Bahkan setahu saya, Pak Boed itu menkeu zaman ibu Mega, pengalaman menterinya sudah ada,” ucap Andi.

Jika ada kecurigaan bahwa SBY mencari amunisi melalui penyelamatan Century, Andi meminta agar kecurigaan itu dibuktikan saja melalui proses hukum. “Jadi jangan dipolitisir,” ucapnya.

Sebelum menjadi wapres, Boediono menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Dia masuk dalam dewan gubernur yang memutuskan kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. Kini, masalah FPJP tersebut tengah disidik KPK. Lembaga antikorupsi itu menetapkan mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com