"Mekanisme Mutasi dan Rotasi Hakim, Refleksi Tirani MA"

Kompas.com - 30/11/2013, 08:07 WIB
Ilustrasi Daily MailIlustrasi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SEMARANG, KOMPAS.com — Mahkamah Agung memiliki wewenang luas dalam proses mutasi dan rotasi hakim di seluruh Indonesia. Namun, rotasi dan mutasi yang terjadi dinilai justru mencerminkan tirani MA yang kuat. Isu keadilan dan kesejahteraan pun masih menjerat para hakim sendiri.

Mutasi dan rotasi hakim disebut tak lagi berdasarkan kemampuan yuridis dan integritas hakim. Bahkan mutasi dan rotasi itu tak memiliki parameter yang jelas.

“Ruang untuk mutasi dan rotasi adalah ruang yang sangat bisa merefleksikan bagaimana tirani MA secara administratif hidup di kalangan para hakim," kata tim peneliti dari Komisi Yudisial Sulistyowati Irianto dalam acara diskusi Satjipto Rahardjo Institute di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2013).

"Mereka sungguh seperti bawahan dari suatu birokrasi. Mutasi tidak punya parameter yang jelas, (yang) harusnya berdasarkan yuridis dan integritas,” imbuh Sulistyowati. Mutasi, kata dia hanya berputar di satu pulau. Akibatnya, banyak pulau lain yang kekurangan hakim.

Contoh wilayah yang kekurangan hakim, sebut Sulistyowati, adalah di Nunukan, Kalimantan Utara. "Padahal ada banyak kasus," kata dia.

KKN

Sulistyowati pun menemukan masih banyak praktik nepotisme di kalangan hakim. "Ada hakim yang menantunya penggede sehingga dia tidak bisa dipindahkan. Di sisi lain, ada hakim yang sakit parah tidak dipindah ke daerah yang memiliki fasilitas rumah sakit,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Sulistyowati pun mengatakan, para hakim sudah meminta proses seleksi dilakukan jujur dan transparan. “Para hakim juga mendukung agar hakim yang idealis dan pintar bisa dipromosikan. Mutasi dan penempatan beraroma KKN ini sudah menjadi rahasia umum,” ujar dia.

Data yang dipaparkan Sulistyowati merupakan hasil penelitiannya ke delapan pengadilan negeri. Delapan pengadilan itu ada di Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), Kuala Tungkal (Jambi), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Abepura (Papua), Ambon (Maluku), dan Nunukan (Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur).

Kesejahteraan

Selain masalah sebaran hakim dan mekanismenya, Sulistyowati mengatakan, masalah kesejahteraan juga masih mencolok. Banyak hakim, ujar dia, yang bahkan tak punya kendaraan dinas maupun peralatan elektronik seperti komputer jinjing (laptop).

Menurut Sulistyowati, beberapa hakim bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit dalam satu ruang rawat dengan terdakwa yang dia sidangkan. “Hakim memang menjadi yang mulia di ruang pengadilan, tapi mereka juga masih berjuang untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri,” kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X