Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinggal Sebulan Lagi, Kesiapan BPJS Dipertanyakan

Kompas.com - 27/11/2013, 03:02 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) sedianya akan diterapkan mulai 1 Januari 2014. Kesiapan regulasi dan infrastruktur untuk penerapan program tersebut dipertanyakan.

Anggota Komisi IX DPR Chusnunia Chalim mengatakan, ada 16 peraturan turunan dari Undang-Undang BPJS. Dari jumlah itu, sebut dia, baru dua peraturan yang sudah ada, yakni tentang jaminan kesehatan dan bantuan iuran.

"Sekarang tinggal satu bulan lagi (sebelum jadwal penerapan). Apa bisa 14 peraturan sisanya diselesaikan dalam satu bulan?" tanya Chusnunia, dalam diskusi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini pun mempertanyakan kesiapan infrastruktur penopang BPJS. Sebagai contoh, dia menyebutkan soal masih banyaknya rumah sakit umum daerah yang memiliki dana jauh di bawah rasio kecukupan anggaran. Apalagi porsi anggaran Kementerian Kesehatan di APBN hanya berkisar 2,5 persen.

Chusnunia mempertanyakan pula penurunan porsi anggaran dari APBN 2013 ke APBN 2014. Pada APBN 2013, sebut dia, anggaran Kementerian Kesehatan adalah Rp 43 triliun. Namun pada APBN 2014, angkanya justru turun menjadi Rp 33 triliun. "Padahal mau diberlakukan BPJS," ujar dia.

Kekurangan dokter, papar Chusnunia, merupakan problem lain. Berdasar hitungannya, Indonesia masih kekurangan sekitar 25 ribu dokter. "Yang ada pun tidak merata persebarannya," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, berpendapat bahwa BPJS tetap harus berjalan tepat waktu sekalipun ada banyak kekurangan. Dia pun mengatakan, PT Askes dan PT Jamsostek yang berbentuk persero dan mengejar profit tak cocok mengelola program jaminan ini.

"Masak jaminan sosial mau cari untung?" tanya Hasbullah. Sementara, ujar dia, negara punya kewajiban menyehatkan warga negaranya agar dapat berproduksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com