Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Jamkesda Menyatu Dengan JKN

Kompas.com - 14/11/2013, 09:38 WIB
advertorial

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com- Program bantuan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dipastikan menyatu ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, penyatuan tersebut tidak bisa dilakukan langsung ketika BPJS menjalankan fungsinya pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang.

Direktur utama PT. Askes (Persero) Fachmi Idris berharap, program Jamkesda bisa menyatu dengan dengan JKN melalui BPJS Kesehatan secepatnya.

"Jamkesda akan unifikasi, disatukan dengan sistem nasional BPJS Kesehatan paling lama dua tahun setelah BPJS menjalankan fungsinya," kata Fachmi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Nasional PJKMU/Jamkesda di Hotel Grand Panghegar, Kota Bandung, Rabu (13/1/2013).

Fachri menambahkan, penyatuan antara Jamkesda ke dalam JKN melalui BPJS harus secepatnya dilakukan, mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan di daerahnya sendiri.

Jika nanti sudah disatukan, kata Fachmi, masyarakat peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dalam program BPJS pemerintah juga mendorong untuk meningkatkan besaran iuran peserta Jamkesda. Menurut Fachmi, peningkatan besaran iuran yang setara antara Jamkesda dan iuran PBI (minimal) dikarenakan Jamkesda akan bertahap dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Ke depan, Jamkesda dapat memenuhi kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta BPJS akan menikmati pelayanan untuk berobat di seluruh wilayah Indonesia.

"Jamkesda itu bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

premi Jamkesda beraneka ragam sesuai dengan kemampuan daerah. Ketika BPJS Kesehatan beroperasi pada awal tahun depan, bukan berarti program Jamkesda ditiadakan," pungkas Fachmi.

Selain Sosialisasi mengenai rencana kebijakan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan, dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Integrasi Jamkesda dalam JKN melalui BPJS Kesehatan oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Askes.

Kegiatan yang digabung dengan Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2013 tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, Direktur Jenderal keuangan Daerah Kemendagri, Direksi PT. Askes Persero, serta para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se- Indonesia. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com