Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puluhan Tahun, Pensiunan Jenderal Hoegeng Rp 10.000

Kompas.com - 19/11/2013, 08:36 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI periode 1966-1971 Hoegeng Imam Santoso ternyata pernah menerima uang pensiun hanya Rp 10.000 per bulan. Pensiunan itu diterimanya selama puluhan tahun, tepatnya hingga tahun 2001.

"Sampai 2001 uang pensiunan bapak (Hoegeng) Rp 10 ribu. Setelah 2001 baru ada penyesuaian jadi sekitar Rp 1 juta," kata putra Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng yang akrab disapa Didit.

Kehidupan Hoegeng dan keluarga melewati masa sulit saat itu. Hoegeng tak punya rekening tabungan dengan saldo berlimpah seperti para perwira Polri saat ini yang disebut memiliki rekening "gendut". Setelah pensiun, Hoegeng beralih profesi menjadi pelukis.

Untuk menghidupi keluarganya, Hoegeng menjual lukisannya. Selama aktif di kepolisian, Hoegeng anti menerima pemberian orang. Ia juga mengembalikan seluruh barang yang digunakan saat menjabat Kapolri. Kisah ini tertuang dalam buku "Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan" yang ditulis wartawan Kompas, Suhartono.

Hoegeng pensiun dini pada usianya yang belum 50 tahun. Padahal, dia dikenal pekerja keras dan bekerja dengan kejujuran. "Beliau pensiun usia 49 tahun, ketika sedang energiknya," kenang Didit.

Sebelum itu, Presiden Soeharto mengusulkan Hoegeng menjadi Duta Besar Swedia, dan sempat ditawari menjadi Dubes di Kerajaan Belgia. Namun, Hoegeng menolak karena memilih tetap mengabdi pada Tanah Air.

Saat itu Presiden Soeharto dinilai ingin "membuang" Hoegeng ke luar Indonesia. Hoegeng akhirnya diberhentikan sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto pada 2 Oktober 1971. Padahal, saat itu usia Hoegeng masih 49 tahun.

Pengganti Hoegeng ialah Jenderal Polisi Moh Hasan. Usia Hasan saat itu justru lebih tua dari Hoegeng, yaitu sekitar 53 tahun. Hoegeng kemudian meninggal dunia pada 2004 karena menderita stroke. Sang istri, Meriana Roeslani, lalu menerima 50 persen uang pensiunan Hoegeng.

"Sekarang Ibu menerima 50 persen sekitar Rp 500 ribuan lah," kata Didit.

Hoegeng memang tak memiliki tanah dan rumah yang tersebar di sejumlah daerah. Ia juga tak memiliki mobil-mobil mewah yang berjajar di garasi rumahnya. Namun, Hoegeng memiliki "harta" yang tak dimiliki semua polisi, yaitu kejujuran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com