Kompas.com - 16/11/2013, 17:36 WIB
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso
Penulis Dani Prabowo
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com
— Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan perpindahan uang hasil kejahatan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang lari ke Singapura.

Nilainya tak kurang dari 162 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,86 triliun uang hasil kejahatan yang mengendap di Singapura.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir PPATK memantau transaksi keuangan yang keluar dari dan masuk ke Indonesia.

Sayangnya, uang tersebut tak bisa diambil negara meski ada Mutual Legal Assistance (MLA) yang dijalin antara Indonesia dan negara lain.

"Ketika uang hasil korupsi keluar dari Indonesia, kita agak kesulitan mengejar karena Indonesia menganut hukum peninggalan Belanda. Sementara negara tetangga menganut hukum yang ditinggalkan Inggris, seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Hongkong," kata Agus saat ditemui seusai diskusi di salah satu restoran di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (16/11/2013).

Untuk itu, guna mengantisipasi adanya upaya untuk melarikan uang negara ke luar negeri, PPATK bekerja sama dengan 40 PPATK negara lain membentuk sistem laporan transaksi keuangan baru bernama International Fund Transfer Instructions.

Agus menambahkan, sistem tersebut memungkinkan PPATK melakukan pelacakan terhadap transaksi keuangan yang keluar dari dan masuk ke Indonesia.

Tak hanya itu, PPATK negara lain juga dapat meminta bantuan Indonesia untuk melacak kemungkinan uang negara mereka yang dibawa lari ke Indonesia.

"Setiap ada instruksi transfer dana dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya, harus dilaporkan ke PPATK," pungkasnya.

Agus mengatakan, kerja sama PPATK antarnegara tersebut direncanakan akan diresmikan pada 14 Januari 2014. Dengan adanya kerja sama tersebut maka tak ada sedikit pun uang negara yang berada di luar negeri yang tak diketahui keberadaannya oleh PPATK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X