Kompas.com - 12/11/2013, 08:07 WIB
Salah satu contoh pemilih yang memiliki tahun lahir 2013 di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (25/10/2013). KOMPAS.com/Tigor MuntheSalah satu contoh pemilih yang memiliki tahun lahir 2013 di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (25/10/2013).
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menolak dipersalahkan terkait kisruhnya daftar pemilih. Data kependudukan yang sudah diserahkan Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan untuk memutakhirkan data pemilih diyakini sudah sangat akurat. Namun, sayangnya, data itu tak digunakan.

”Kami sudah memberi NIK (nomor induk kependudukan) kepada 251 juta warga, bahkan 252 juta. Dalam DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu) yang diserahkan kepada KPU 7 Februari 2013 pun sudah lengkap lima elemen datanya—nama, jenis kelamin, tanggal lahir, status perkawinan, NIK. Bahkan, kami tambahkan nomor kartu keluarga (NKK) untuk memudahkan KPU membagi pemilih per TPS (tempat pemungutan suara),” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kunjungannya ke Kantor Redaksi Harian Kompas, Senin (11/11/2013).

DP4 sebanyak 190 juta diserahkan Kemendagri kepada KPU pada awal Februari 2013. Data ini terdiri dari 175 juta data hasil perekaman e-KTP dan 15 juta lainnya data penduduk potensial pemilih pemilu tetapi belum merekam e-KTP.

Dari 175 juta data itu, sampai Oktober 2013, hasil perekaman e-KTP yang dinyatakan tunggal sudah 154 juta.

Menurut Gamawan, semestinya, sistem data pemilih yang digunakan KPU bisa diintegrasikan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang disiapkan Kemendagri, seperti diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun, kenyataannya, sistem pendataan yang digunakan KPU dengan Kemendagri berbeda. Sistem data kependudukan SIAK menggunakan platform Oracle, sedangkan sistem data pemilih yang dilakukan KPU menggunakan platform MySQL.

Data dari Kemendagri ini, kata Gamawan, seharusnya diuji Panitia Pendaftaran Pemilih. Pemutakhiran data pemilih jangan menggunakan basis data dari DPT pilkada karena tak dilengkapi dengan NIK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalah DPS, DPSHP, DPT

Pengecekan Kompas pada beberapa pemilih, data yang tertulis di KTP elektroniknya sudah terdata dengan benar di DP4. Sigit Surya Wibawa (35), warga Kota Tangerang, Banten, misalnya, tercantum di DP4 dengan NIK sesuai yang ada pada e-KTP-nya, yakni ***0015.

Namun, ketika NIK tersebut dicek pada data DPS (daftar pemilih sementara), DPS hasil perbaikan (DPSHP), dan daftar pemilih tetap (DPT), datanya malah tidak ditemukan. Setelah dicek berdasarkan nama, datanya baru ditemukan. Namun, NIK-nya tertulis berbeda menjadi ***0010 (lihat grafik).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.