Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penyadapan, Telusuri Kepentingan AS dan Australia!

Kompas.com - 06/11/2013, 22:17 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Agus Suhartono berpendapat, Indonesia harus meminta klarifikasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Australia terkait kepentingan negara tersebut melakukan penyadapan. Menurut dia, negara yang melakukan penyadapan pasti memiliki kepentingan terhadap negara yang disadap.

"Yang perlu diketahui adalah apa kepentingan dia. Setelah tahu, baru kita protes," kata Agus di Jakarta, Rabu (6/11/2013) malam.

Ia menjabarkan, penyadapan biasanya dilakukan sesuai dengan kepentingan si penyadap. Apabila kepentingannya ekonomi, maka Australia ingin mengamankan kepentingan bisnisnya di Indonesia. Apabila kepentingan pertahanan, mereka ingin mengetahui kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Indonesia.

"Kalau di bidang politik, pasti ingin mengetahui siapa sih presiden mendatang," katanya.

Menurut Agus, sadap-menyadap antarnegara merupakan hal yang wajar. Yang terpenting, katanya, adalah bagaimana Lembaga Sandi Negara (Lemsanag) mampu mengamankan data dari penyadapan. Pengamanan data tersebut bisa dilakukan dengan melakukan enkripsi dengan kata sandi. Sumber daya manusianya pun, kata Agus, harus dilatih agar mampu mengawal organisasi.

"Masalahnya juga belum semua alat komunikasi pejabat, pesawat, dan alat tempur dienkripsi," ucapnya.

Agus juga menyatakan Indonesia perlu bereaksi terhadap aksi penyadapan yang dilakukan negara lain. Reaksi tersebut penting, katanya, dalam menjaga kehormatan bangsa. Reaksi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepedulian, sikap, dan harga diri. "Jadi jangan diam-diam saja. Sudah tahu disadap," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com