Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi dan Janji Palsu Sangat Dibenci

Kompas.com - 01/11/2013, 13:02 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis


KOMPAS.com -  Kata korupsi dan janji palsu terasa begitu melekat. Dua kata itu menjadi jawaban spontan ketika generasi muda sekarang ditanya, ”Apa persepsimu tentang anggota DPR?”

Dua kata itu menjadi keprihatinan dalam perjalanan persiapan Pemilu 2014 pada sebuah diskusi tertutup yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa hari lalu.

Masalahnya, sekitar 60 juta pemilih pemula, entah mereka yang tergolong muda dan pernah mengikuti pada periode lima tahunan sebelumnya atau baru pertama kalinya, akan berperan serta menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014.

Potret buram jawaban ”korupsi” dan ”janji palsu” tersebut ditekankan oleh pengamat politik J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS). Tantangan terbesar Pemilu 2014 adalah mengajak generasi muda untuk ikut menentukan wakil rakyat maupun pemimpin bangsa ini dengan menggunakan hak pilihnya.

”Kemenangan dalam setiap pemilu harus dilihat hasilnya. Mulai dari menghasilkan elite, kekuatan politik, hingga kebijakan yang menguntungkan rakyat. Bukan keuntungan sesaat pada saat kampanye,” ujar Kristiadi.

Apabila dimaknai secara positif jawaban-jawaban generasi muda tersebut, sebagian rakyat, terutama kalangan muda, sesungguhnya belakangan ini sudah mulai terjun langsung ke dunia politik untuk memberi warna perubahan. Mereka sudah jenuh terhadap realitas tertangkapnya pelaku-pelaku suap dan koruptor, serta muak dengan janji-janji palsu calon anggota legislatif maupun calon presiden terdahulu.

Namun, jika dimaknai secara negatif, bermunculanlah sikap apatis dan pesimistis pemilih pemula terhadap masa depan bangsa ini.

”Buat apa mengikuti proses pencoblosan di bilik suara kalau hasilnya tidak memengaruhi kehidupan pemilih pemula? Hasilnya, bahasa orang mudanya, pemilu enggak ngefek bagi kita,” kata Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Ada kekhawatiran, sebagaimana diungkapkan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Lutfi, militansi yang tinggi dari kalangan mahasiswa bakal luluh lantak.

”Keputusan memilih untuk tidak memilih kini juga dipandang menjadi sikap keren bagi kaum muda di era keterbukaan demokrasi. Butuh opini publik yang lebih baik untuk mendorong kaum muda memanfaatkan hak politiknya,” ujar Lutfi.

Banyak persoalan

Persoalan lain, peta permasalahan Pemilu 2014 terungkap begitu banyak. Dari setiap tahapan awal pemilu, kini masalah daftar pemilih tetap (DPT) sedang mengemuka. Namun, ada apresiasi atas kemauan politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terus berupaya memutakhirkan data.

Tak sedikit, relasi KPU dan Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, juga menjadi salah satu masalah. Begitu pula problematik anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sangat rawan, mulai dari persetujuan besaran anggarannya yang mencapai Rp 17 triliun hingga pencairan yang dikhawatirkan terlambat dilakukan pemerintah. Peta kerawanan konflik dan keamanan distribusi logistik pun menjadi kekhawatiran.

Tak heran, sempat terungkap dalam diskusi tentang cuplikan kisah kampanye Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah. Dalam blusukan ke sebuah pasar di Semarang, Ganjar sempat berjabatan tangan dengan banyak pedagang. Lalu kasak-kusuk disebut, jabatan tangannya tanpa disertai grenjelan atau uang sedikit pun sebagai salam tempel.

Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dengan cerdas membuka wawasan rakyat yang diharapkan menjadi pemilihnya. Bisa saja, misalnya, saat itu Ganjar memberikan uang Rp 100.000 kepada setiap pedagang. Tentu, uang ratusan juta rupiah sudah digulirkan. Lalu, suara rakyat direbut untuk menduduki kursi jabatan gubernur. Namun, sejak saat itulah hubungan pemimpin dan rakyatnya putus.

Kelak, jangan lagi berharap ada anggaran pemeliharaan dan penataan pasar yang lebih baik karena semua yang diharapkan rakyat sudah dibayar di muka saat itu.

Pemilih kian rasional. Calon anggota legislatif maupun calon presiden bersainglah secara cerdas. Pilihan bentuk kampanye cerdas berada di setiap caleg dan capres.

Ingatlah, janji-janji palsu sangat dibenci pemilih. Ingat pula, calon-calon yang pernah korupsi pun sangat mungkin terlacak oleh pemilih. (Stefanus Osa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com