Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Dilirik PKB, Peringatan untuk Golkar

Kompas.com - 31/10/2013, 17:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketertarikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, sebagai calon presiden di 2014, dinilai sebagai sebuah peringatan keras untuk partai berlambang pohon beringin tersebut. Pengamat politik dari Universitas Mercubuana Heri Budianto mengatakan, hal ini terjadi karena ketokohan mantan Wakil Presiden itu yang tak bisa dibantah. Banyak loyalis JK di internal partai tersebut.

"Ini warning buat Golkar, karena JK (Jusuf Kalla) itu memiliki banyak pengikut setia di Golkar," kata Heri, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Heri menilai pinangan PKB dan manuver yang dilakukan oleh Jusuf Kalla merupakan bukti nyata ada masalah di dalam tubuh Golkar. Meski secara struktural Golkar telah menetapkan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai bakal calon presidennya, namun hadangan demi hadangan masih saja ditemui jelang bergulirnya waktu pemilihan umum presiden.

"Secara struktural Ical dicalonkan, kemudian ada hadangan dari Akbar Tandjung, dan JK bermanuver, ini bentuk Golkar bermasalah," ujarnya.

Untuk diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2014-2019. Dasar pertimbangan mereka menjagokan Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, Kalla dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya sebagai negarawan sudah terbukti.

Kalla juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

Setidaknya, ada tujuh alasan yang menjadi dasar dukungan terhadap pencalonan JK yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sejumlah pimpinan wilayah tersebut di Jakarta hari ini. Dua di antaranya, kapabilitas dan kredibilitas sebagai negarawan sudah terbukti saat menjadi wakil presiden, serta kemampuan JK menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik, seperti perannya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com