Kompas.com - 19/10/2013, 13:50 WIB
Anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, Effendi Ghazali. KOMPAS.COM/FIANAnggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, Effendi Ghazali.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Effendi Ghazali, mengakui bahwa konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat terasa hambar. Hal ini disebabkan tidak adanya persaingan antarpeserta konvensi sehingga setiap peserta terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Mudah-mudahan mereka (anggota komite) itu mengerti dengan persis bahwa yang namanya konvensi itu kontestasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Effendi mencontohkan bagaimana konvensi yang digelar Partai Demokrat di AS saat Barack Obama beradu gagasan dengan Hillary Clinton tentang isu publik, seperti masalah aborsi, kesehatan, keterlibatan militer AS dalam perang Irak, dan sebagainya. Menurut Effendi, adu gagasan seperti itulah yang belum ada sehingga menyebabkan konvensi Partai Demokrat berjalan biasa-biasa saja. "Masak ada konvensi, tidak ada kontestasi?" katanya.

Ia menyebutkan, yang dilakukan oleh para peserta konvensi sejauh ini tidak efektif meningkatkan pamor konvensi di mata publuk. Setiap peserta, kata Effendi, perlu membandingkan antara dirinya dengan peserta lain. Dengan demikian, ketika seorang peserta menang dalam konvensi, dia siap berkontestasi dengan capres lain.

"Kalau mereka selama ini mendekati rakyat, lalu apa bedanya Anda dengan yang lain. Anda ngikuti mereka saja, tidak orisinal," ujarnya.

Pengajar di Universitas Indonesia itu mengatakan, anggota komite konvensi keliru dalam menafsirkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kontestasi yang dimaksud, katanya, bukan menjegal atau menyerang, melainkan membandingkan perbedaan antarpeserta.

Selain tidak ada adu ide antarpeserta konvensi, Effendi juga menyinggung adanya ketidakadilan dalam pemberian akses di media massa, terutama televisi, kepada Partai Demokrat. Menurutnya, digital video broadcasting teresterial seharusnya dijalankan dengan benar. Dengan begitu, setiap partai politik memiliki kesempatan akses yang sama di media massa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak seperti sekarang, kan tidak adil. Calon presiden bisa menyampaikan visi dan misinya berkali-kali, sementara yang lain tidak," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X