Kompas.com - 11/10/2013, 16:44 WIB
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (11/13). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (non aktif) Akil Mochtar yang melibatkan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.  Kompas/Lucky PransiskaGubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (11/13). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (non aktif) Akil Mochtar yang melibatkan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Banten melakukan penelusuran jejak bisnis milik dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang memenangkan proyek-proyek milik pemerintah.

Diketahui, sebanyak 10 perusahaan yang dimiliki langsung keluarga Atut dan 24 perusahaan yang dimiliki kroni Atut memenangkan proyek senilai Rp 1,148 triliun dalam kurun waktu 2011-2013.

Angka ini terdiri dari 52 proyek dengan total nilai proyek sebesar Rp 723 miliar dari Kementerian PU dan Pemprov Banten, 110 proyek senilai Rp 346 miliar dari Pemprov Banten, dan 13 proyek dari Kementerian PU.

"Ini baru tracking (penelusuran) awal di Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Pemprov Banten. Jadi belum dievaluasi apakah anggaran itu di-mark-up dan lain sebagainya," tutur Koordinator Divisi Politik Anggaran, Firdaus Ilyas, di kantor ICW, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Kesepuluh perusahaan yang dimiliki keluarga Atut adalah:
1. PT Sinar Ciomas Wahana Putra
2. PT Ginding Mas Wahana Nusa
3. PT Unifikasi Profesional Media Consultant
4. PT Profesional Indonesia Lantera Raga (Ratu Atut dan adiknya, Ratu Tatu)
5. PT Pelayaran Sinar Ciomas Pratama
6. PT Ratu Hotel
7. PT Putra Perdana Jaya (anak Atut, Andika Hazrumy)
8. PT Balipacific Pragama
9. PT Buana Wardana Utama (adik Atut, Tubagus Chaery Wardana)
10. PT Andika Pradana Utama

"ICW menduga adanya permainan dalam pemenangan proyek layaknya arisan keluarga," katanya.

Menurut Firdaus, pemenangan proyek yang dilakukan dengan penuh unsur nepotisme tersebut tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. ICW, katanya, akan menelusuri lebih lanjut proyek-proyek yang dikuasai keluarga Atut itu dari instansi-instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Ia juga berharap KPK bisa menelusuri aset-aset yang dimiliki tersebut dan memastikan apakah aset-aset tersebut merupakan hasil korupsi atau bukan.

"Tertangkapnya Wawan saya harap bisa menjadi eskalator bagi KPK untuk mengungkap korupsi di Banten," tandasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X