KPK, Tuntaskan Kasus Korupsi di Banten

Hal itu dikatakan Juru Bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Oman Abdurahman, kepada Kompas.com, Senin (7/10/2013). Menurut Oman, salah satu kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya ialah kasus dugaan korupsi dana hibah pada APBD Banten 2011 senilai Rp 340 miliar dan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 51 miliar.

"Kasus itu sudah pernah kami laporkan bersama ICW (Indonesian Corruption Watch) pada September 2011 lalu, tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasannya," katanya saat dihubungi.

Oman mengatakan, sinyalemen kasus dugaan korupsi itu ialah terutama pada banyaknya organisasi masyarakat pendukung Atut yang mendapat bantuan dana hibah dalam jumlah besar. Selain itu, ada juga puluhan lembaga atau organisasi penerima dana hibah fiktif yang mendapat aliran dana hibah.

Dari informasi yang dihimpun, setidaknya terdapat 221 lembaga atau organisasi yang memperoleh aliran dana hibah. Dari jumlah tersebut, 62 di antaranya diduga fiktif. "Ada juga yayasan yang mengatasnamakan keluarga Atut, seperti Tagana dan PMI Banten. Tagana itu dipimpin Andhika, anak Atut, sedangkan PMI dipimpin Ratu Tatu Chassanah, adik Atut. Saat itu, momentum pilgub jadi patut dicurigai sebagai kerja-kerja pemenangan Atut," ujarnya.

Oman berharap, penetapan Wawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, dapat menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Banten.

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Gandung Ismanto, dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Banten, modus yang sering digunakan ialah dengan memanfaatkan proyek pengadaan lahan.

Gandung meminta KPK mengawasi sejumlah proyek mercusuar yang saat ini tengah digodok Pemprov Banten, seperti pembangunan bandara berskala internasional di kawasan Banten Selatan dan rencana pembangunan stadion bertaraf olimpiade. "Proyek pembebasan lahan itu selalu bermasalah di Banten. KPK harus mengawasi hal ini," ujarnya.