Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB: Banyak Orang yang Tak Percaya Kami Bisa Berubah

Kompas.com - 01/10/2013, 11:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar mengatakan, pemerintah kesulitan untuk mengubah presepsi masyarakat soal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa rekrutmen CPNS tahun 2013 ini tetap akan diwarnai kecurangan.

"Banyak masyarakat itu hampir tidak percaya kalau kami bisa berubah," kata Azwar dalam penandatanganan pakta integritas dan penyerahan master soal CPNS 2013 di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (1/10/2013).

KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNA Pedagang menawarkan buku panduan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di depan Gedung Cakara Loka Departemen Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2012). Seleksi CPNS Deplu dimanfaatkan para pedagang dadakan untuk menjual buku panduan seharga Rp 20.000 per buku.

Hal tersebut, menurutnya terjadi karena citra buruk yang sudah melekat terhadap rekrutmen CPNS selama beberapa tahun belakangan ini. Banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan rekrutmen CPNS ini, menurutnya, dapat berakibat buruk terhadap pelaksanaan rekrutmen CPNS. Ketidakpercayaan ini, lanjut Azwar, justru akan memancing calo-calo CPNS untuk terus bermunculan.

"Calo-calo (CPNS) ini memang perlu waktu untuk dia hilang," lanjut Azwar.

Oleh karenanya, dalam acara yang dihadiri oleh pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga itu, Azwar mengajak untuk melakukan perubahan. Dia ingin setiap pejabat di kementerian dan lembaga serius dalam melaksanakan rekrutmen CPNS di tahun 2013 ini.

"Oleh karena itu, kita harus ubah supaya masyarakay percaya lagi sama kita," jelasnya.

Menurutnya, rekrutmen CPNS juga bukan hanya tanggung jawab dan proyek Kementerian-RB. Hal tersebut menurutnya merupakan wewenang dan tanggung jawab negara. Karena itu, setiap Kementerian dan Lembaga pemerintahan mempunyai wewenang dalam rekrutmen CPNS.

"Gubernur, Bupati dan Walikota di tiap daerah juga harus berkoordinasi dengan baik," lanjut Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com