Ini Kritik Mahfud MD soal Penegakan Hukum

Kompas.com - 30/09/2013, 16:22 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengunjungi redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/9/2013). Dalam kunjungan tersebut, Mahfud memaparkan gagasan kebangsaannya terkait dukungan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD mengunjungi redaksi Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/9/2013). Dalam kunjungan tersebut, Mahfud memaparkan gagasan kebangsaannya terkait dukungan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kondisi hukum di Indonesia dinilai telah merosot, terlepas dari moral dan etika yang berlaku. Praktik mafia hukum kerap terjadi dalam kasus hukum. Mereka terus berupaya melobi pihak-pihak yang terkait untuk mengatur putusan hukum tersebut.

Hal itu dikatakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, Senin (30/9/2013). Mahfud mencontohkan kasus hukum yang menimpa mafia pajak Gayus Tambunan. Banyak pihak berwenang yang bermain sehingga Gayus divonis ringan.

Menurut Mahfud, Gayus seharusnya mendapat hukuman berat karena perbuatannya menggelapkan pajak. Ancaman hukum untuk kejahatan itu adalah seumur hidup, bahkan sampai pidana mati.

"Nah, Gayus itu tahu hukumannya akan berat, maka dia bermain. Polisi dimainkan, kasus penggelapan pajak diubah jadi pemalsuan dokumen, jaksa juga dibayar, harusnya 20 tahun (penjara), tapi hanya tujuh bulan, walau akhirnya terbongkar karena disadap KPK," kata Mahfud.

Ada pula sejumlah menteri yang tidak mengundurkan diri atau dipecat oleh Presiden meski diduga terlibat dalam suatu kasus korupsi. Menurut Mahfud, seharusnya para pejabat negara lebih tahu diri dengan meletakkan jabatannya saat tersandung kasus tertentu.

Untuk urusan ini, Mahfud mengaku sempat mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang keliru membuat pakta integritas untuk menteri yang tersandung persoalan hukum agar mengundurkan diri. Semestinya, Presiden langsung memecat menteri yang tersandung masalah hukum.

"Moral dan etika sudah tercerabut dari hukum. Seharusnya, Presiden wajib ikut campur dalam penegakan hukum, jangan disorientasi, kadang diarahkan, kadang bilang tidak ikut campur," tandasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X