Demokrat: Tak Wajar Bandingkan SBY dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat memprotes pernyataan dari Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan, yang membandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam penanganan kasus intoleransi. Jokowi yang hanya sebatas Gubernur dinilai tak bisa dibandingkan dengan SBY yang sudah menjadi Presiden.

"Apalagi Pak SBY dibandingkan dengan Jokowi. Bayangkan Presiden dibandingkan gubernur yang baru saja menjabat. Tidak pantas," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2013).

Menurut Nurhayati, ketika seorang pemuka agama membandingkan SBY dengan Jokowi, maka bangsa Indonesia harus mempertanyakan hal itu. Ia merasa pernyataan Pendeta Palti Panjaitan itu bermakna politis.

"Ini enggak fair," imbuhnya.

Terkait sikap Presiden SBY yang dianggap tidak berbuat banyak dalam menangani kasus intoleransi, Nurhati menyatakan, hal tersebut sama sekali tidak benar. Ia menyebutkan, toleransi antar-umat beragama di Indonesia adalah yang paling baik.

"Kalaupun ada masalah satu dua, itu wajar karena hal ini terjadi di mana-mana, di seluruh dunia," ujar anggota Komisi VIII DPR yang membawahi masalah keberagaman itu.

Sebelumnya, Pendeta HKBP Filadelfia, Palti Panjaitan, menyampaikan keprihatinannya dengan sejumlah tindakan intoleransi di Tanah Air. Ia mengatakan, Presiden SBY seharusnya belajar dari Jokowi soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat.

Salah satunya, kata Palti, sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya. 

"Statement Jokowi jelas, Lurah Susan tidak akan dipindah karena isu agama. Tapi kalau kinerja jelek baru akan dipindah," kata Palti kepada Kompas.com, Senin (30/9/2013).

Contoh lain, lanjutnya, persoalan Gereja Katolik di Tambora. Menurutnya, beberapa pihak juga mendesak gereja tersebut ditutup. Namun, Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi tersebut, menurut Palti, kontras dengan sikap SBY. Selama menjabat Presiden, ia menilai banyak tindakan intoleransi terjadi dan Presiden SBY tak banyak bertindak.

"Kalau Presiden SBY, tidak ada (bertindak) seperti itu," ujar Palti.

Palti pun mencontohkan kasus intoleransi yang menimpa gerejanya, Gereja Filadelfia, Bekasi, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Sudah dua tahun gereja tersebut disegel karena perkara yang tidak jelas sehingga jemaat tidak dapat beribadah di gereja tersebut.

Secara rutin, mereka pun memilih beribadah di depan Istana setiap dua minggu sekali. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan sedikit pun dari Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.