Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta KY Tunjukkan Bukti Dugaan Suap Calon Hakim Agung

Kompas.com - 26/09/2013, 15:31 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyayangkan sikap Komisioner Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, yang tak bersedia membeberkan identitas anggota Komisi III DPR RI yang mencoba memberikan suap dalam seleksi calon hakim agung 2012, ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Pasalnya, berita mengenai upaya suap tersebut telah beredar luas dan bila tidak dapat dibuktikan kebenarannya akan menjadi fitnah.

"Seharusnya orang seperti itu menyebutkan apalagi sudah ter-ekspose begitu luas. Sebab, jika tidak akan menjadi fitnah," ujar Pramono pada Kamis (26/9/2013), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pramono juga menuturkan, secara pribadi dirinya mendorong Imam Ansori untuk membeberkan identitas anggota Komisi III DPR RI yang berniat melakukan suap tersebut. Menurutnya, DPR sebagai lembaga politik juga ingin melakukan upaya "bersih-bersih" terhadap anggotanya yang kedapatan melakukan tindak pidana.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori saat tiba di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013). Imam datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait upaya suap anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon hakim agung 2012.

"Toh DPR sebagai lembaga politik juga ingin melakukan, katakanlah, bersih-bersih kalau memang ada (bukti). Tetapi kalau tidak ada akan menjadi fitnah," kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan, siapa saja boleh mengkritisi lembaga tinggi negara. Tetapi, kritik tersebut tidak boleh bertendensi menuduh dan tidak ada dasarnya.

"Ini era demokrasi dan DPR wajib dikritisi. Tetapi jika tidak ada datanya kasihan yang dituduh dan ini mendelegitimasi lembaganya," kata Pramono.

Sebelumnya diberitakan, Badan Kehormatan (BK) DPR kecewa dengan Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Pasalnya, Imam tak bersedia membeberkan identitas anggota Komisi III DPR yang mencoba memberikan suap dalam seleksi calon hakim agung 2012.

Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan menyampaikan, Imam menolak membeberkan oknum anggota Komisi III DPR lantaran ia tak memiliki bukti yang cukup. Dari keterangannya, kata Trimedya, Imam hanya mengatakan ada lima fraksi yang mencoba memberikan suap kepada KY terkait seleksi calon hakim agung.

"Pertemuan 50 menit yang mengecewakan kami semua yang hadir. Kita bermaksud membongkar, tapi enggak seperti yang kami harapkan, kami kecewa," kata Trimedya seusai memimpin pertemuan antara Imam dan BK DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com