Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Tengah Penolakan, Masih Ada yang Mendukung Ruhut

Kompas.com - 24/09/2013, 15:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana rapat pleno pelantikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berjalan alot, Selasa (24/9/2013). Pasalnya, banyak anggota komisi tersebut yang menolak keputusan Fraksi Partai Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Gede Pasek Suardika.

Namun, dari banyaknya penolakan, terdengar juga dukungan untuk Ruhut dari beberapa anggota Komisi III. Salah satunya adalah Andi Azhar, anggota Komisi III asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam rapat tersebut, Andi mengusulkan agar rekan-rekan di komisinya memberikan kesempatan kepada Ruhut untuk memimpin Komisi III.

"Kita seperti melakukan penghukuman terhadap orang yang belum tentu orang itu lakukan. Saya tidak mau orang saling buka aib di sini, dan belum tentu orang yang buka aib Ruhut itu lebih baik dari Ruhut," kata Andi.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, M Nurdin, juga memberikan dukungannya untuk Ruhut. Nurdin menyatakan fraksinya siap mendukung keputusan Fraksi Partai Demokrat yang menunjuk Ruhut sebagai pengganti Pasek.

"Pada prinsipnya PDI-P menghargai keputusan Fraksi (Demokrat) bahwa Pak Ruhut yang dipercayakan," ungkap Nurdin.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Suasana pelantikan Ketua Komisi III DPR, Selasa (24/9/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Selanjutnya, anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi III, Saan Mustopa, juga melontarkan pembelaan untuk Ruhut. Saan meminta semua anggota Komisi III menghormati keputusan fraksinya dan menerima Ruhut sebagai Ketua Komisi III yang baru.

"Demokrat telah menugaskan Ruhut Sitompul untuk menjadi Ketua Komisi III. Dengan segala kerendahan hati kami hargai Ruhut Sitompul jadi Ketua Komisi III," ujar Saan.

Menanggapi banyaknya argumentasi, anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Taslim Chaniago, mengusulkan agar Priyo yang memimpin rapat pleno segera memutuskan agar lobi semua fraksi digelar. Lobi tersebut dilakukan untuk mencari solusi mengenai mekanisme yang akan ditempuh selanjutnya agar perdebatan tak berlangsung terus-menerus.

"Karena ini ada perbedaan, kami berharap (dilakukan) lobi fraksi dulu," tuturnya.

Penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III diprotes oleh sejumlah fraksi seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap untuk memimpin komisi itu.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, lalu memperkirakan bahwa Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat. Seusai memimpin jalannya lobi, Priyo kembali memimpin rapat yang ditunda selama beberapa menit.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa suasana lobi fraksi jauh lebih dingin, berbanding terbalik dengan suasana dalam rapat. Priyo menyampaikan, selanjutnya, ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk kaji ulang keputusan menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com