Ada Juga yang "Bertelepon Ria" Minta Calon Hakim Agung Diloloskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rupanya, bukan hanya Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori yang dilobi untuk meloloskan calon hakim agung oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim KY Eman Suparman juga mengalami hal yang sama.

Bedanya, jika Anshori dilobi dengan tawaran uang Rp 200 juta untuk satu Komisoner KY atau Rp 1,4 miliar untuk seluruh Komisioner, Eman, yang saat itu menjabat Ketua KY, mengaku hanya diminta meloloskan satu calon melalui telepon. Saat itu, KY tengah seleksi calon hakim agung tahun 2012.

"Ada yang bertelepon ria. 'Ketua, tolong calon X diloloskan. Dia baik kok'. Ada tiga anggota telepon minta X lolos. Mereka beda fraksi," kata Eman dalam diskusi Polemik "Transaksionalisasi Ala DPR", di Jakarta, Sabtu ( 21/9/2013 ).

Kepada tiga anggota Komisi III itu, Eman mengatakan, ia tidak bisa meloloskan sendiri calon untuk diserahkan ke DPR. Keputusan ada di rapat pleno. Selain itu, Eman menegaskan bahwa standar prosedur di KY dalam proses seleksi hakim agung sangat ketat sehingga tidak mudah untuk meloloskan ke DPR.

Tahap pertama, papar dia, KY menyeleksi syarat administrasi calon hakim dari karir maupun non karir. Ada banyak syarat untuk menjadi hakim agung, salah satunya minimal 20 tahun menjadi hakim bagi jalur karir. Bagi non karir diminta menulis karya tulis terkait hukum. Selain itu, ada lagi penulisan makalah di Pusdiklat MA.

Selanjutnya, tambah Eman, Biro Investasigasi KY menyelidiki berbagai hal terkait seluruh calon. KY melihat laporan harta yang disampaikan ke KPK, PPATK diminta menelusuri apakah ada transaksi mencurigakan, masyarakat diminta menyampaikan informasi tentang calon. Kejaksaan juga diminta informasi bagaimana hakim tersebut ketika mengadili perkara.

Selain itu, tambah Eman, pihaknya juga mendatangi rumah seluruh calon. Tim mengecek bagaimana kondisi rumah, kehidupan keluarga, ditanyakan kepada anggota keluarga apakah tahu dari mana penghasilan si calon hakim, apakah pernah ada orang yang berperkara datang ke rumah, dan sebagainya.

"Pokoknya prosesnya panjang. Kami kumpulkan rekam jejak mereka dari berbagai sudut. Ketika calon masuk ke DPR, sebenarnya sudah calon jadi," kata Eman.