Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2013, Anggaran Belanja Logistik Pemilu Rp 400 Miliar

Kompas.com - 16/09/2013, 20:47 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran Rp 400 miliar untuk pengadaan keperluan pemungutan suara seperti bilik dan kotak suara, bantalan, dan alat coblos Pemilu 2014. Anggaran tersebut digunakan pada tahun anggaran 2013.

“Untuk 2013, pengadaan tidak besar dan kami berpengalaman sehingga bisa makin efisien. Anggaran untuk KPU pusat, provinsi dan kabupen/kota Rp 400 miliar. Antara lain kotak dan bilik suara di provinsi, formulir, alat coblos dan bantalannya untuk tingkat kabupaten/kota, perlengkapan TPS di KPPS," ujar Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim di Gedung KPU, Senin (16/9/2013).

Ia mengungkapkan, program pengadaan logistik 2013 hanya tinggal menunggu pengesahan Surat Keputusan Ketua KPU terkait rincian lelang, termsuk juga soal spesifikasi ukuran dan material logistik.

Arif menambahkan, adapun pengadaan logistik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 adalah surat suara, segel, tinta. Pengadaan itu, kata dia, tanggung jawab KPU sepenuhnya.

“Untuk 2014, anggarannya Rp 2.9 triliun. Paling banyak untuk surat suara,” tambahnya.

Melalui Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu Legislatif KPU memutuskan, kotak dan bilik suara pemilu terbuat dari material habis pakai. Arif mengatakan, bahan dasar dua jenis logistik bisa jadi karton atau plastik.

"Kemungkinan yang akan banyak digunakan karton. Tapi ini masing-masing tergantung daerah. Apa yang dibutuhkan karton atau plastik," lanjutnya.

Disampaikannya, pengadaan logistik baru hanya untuk menambah sekitar 40 persen kotak dan bilik suara yang kurang. Sedangkan, 60 persen sisanya, menggunakan stok lama yang ada di setiap daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com