Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Material Logistik Terserah KPU Provinsi

Kompas.com - 22/08/2013, 11:51 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan penentuan material kotak dan surat suara kepada KPU di tingkat provinsi. Hal itu untuk menyesuaikan kondisi di setiap daerah.

“Dalam PKPU (Peraturan KPU), kami memberi opsi saja. Takut di daerah ada masalah, di sana gak bisa produksi. Kacau nanti,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui di Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Ia mengatakan, KPU hanya memberikan pilihan kepada KPU di tingkat provinsi agar membuat logistik dari bahan yang habis pakai seperti karton atau plastik. Material logistik, katanya, menyesuaikan kondisi daerah yang bersangkutan.

“Jangan sampai (logistik) sulit didistribusikan atau rusak dalam proses pendistribusian,” lanjut mantan Anggota KPU Jawa Timur itu.

Sementara itu, menurutnya, logistik dan administrasi pelengkap seperti alat tulis, menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota.

Arief menyampaikan, KPU bertanggung jawab atas produksi surat suara, tinta, segel kotak suara, dan formulir khusus pemilihan anggota DPR dan DPD.

Sebelumnya, KPU menetapkan logistik Pemilu 2014, khususnya bilik suara dan kotak suara dibuat dari bahan habis pakai, seperti plastik dan karton. PKPU tentang Norma, Standar Kebutuhan, dan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilu yang sudah ditetapkan, Rabu (14/8/2013) lalu, mengatur, bilik suara akan dibuat dari bahan karton sedangkan kotak suara dibuat dari bahan plastik.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, kotak suara dapat dibuat dari bahan plastik yang transparan atau karton. Soal bilik suara, ia mengatakan, setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan dilengkapi dengan empat bilik suara. Menurutnya, penggunaan logistik yang habis pakai dinilai lebih murah dibanding logistik yang tidak habis pakai seperti logistik berbahan alumunium.

“Biaya produksi logistik yang habis pakai jauh lebih murah dibandingkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan logistik berbahan tidak habis pakai. Belum biaya perbaikan kalau barang itu rusak,” ujar Ida di kantornya, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com