Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saldi Matta Akui Serahkan Sertifikat Tanah ke Fathanah

Kompas.com - 12/09/2013, 19:59 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Saldi Matta, adik Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, mengaku pernah memberikan sertifikat tanah kepada terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah. Sertifikat itu diberikan karena Fathanah berniat membelinya dan ikut proyek pembangunan perumahan cluster di kawasan Pondok Gede, Bekasi.

"Saya serahkan fotokopi sertifikat itu karena dia bilang mau beli. Mau joint usaha sama temennya," terang Saldi saat bersaksi untuk Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Sertifikat itu sebelumnya ditemukan dalam tas Fathanah dan telah disita KPK. Sertifikat tanah itu juga diketahui milik istri Anis Matta. Namun, Saldi dipercaya untuk menyimpannya.

"Iya, itu punya kakak ipar saya," kata Saldi.

Namun, akhirnya tidak ada kesepakatan harga dengan Fathanah yang merupakan orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq itu. Transaksi jual beli tanah pun batal dilakukan.

Dalam kesaksian sebelumnya, Anis Matta mengatakan bahwa sertifikat tanah memang pernah dipegang oleh adiknya, Saldi. Hal itu untuk keperluan rencana pembangunan kompleks perumahan cluster di lahan tersebut. Proses itu sudah sampai ke pengurukan lahan, pembuatan drainase, hingga pembangunan tembok-tembok.

Kemudian, Fathanah menawar lahan yang dimilikinya itu. Adapun kepemilikan lahan itu, terang Anis, sudah pernah dilaporkan sebagai harta kekayaannya kepada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com