Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penembakan Polisi, Ini PR Besar Polri

Kompas.com - 11/09/2013, 10:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI didesak untuk segera mengungkap kasus penembakan polisi yang berlakangan ini terjadi. Kasus yang menyerang kewibawaan institusi Polri ini adalah pekerjaan rumah terbesar yang dimiliki aparat kepolisian.

"Ini PR penting buat polisi di tengah serangan yang nyaris rutin kepada mereka sekarang. Ungkaplah terang benderang. Ini tantangan polisi karena ini yang menjadi korban adalah aparat polisi," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Fahri Hamzah saat dihubungi, Rabu (11/9/2013).

Ia melanjutkan, jika tidak ada yang bisa dijelaskan atau pun diungkap polisi dari kasus penembakan polisi ini maka akan menciptakan akibat buruk bagi penegakan hukum.

"Jangan ada lubang yang ditutup yang kelak menjadi cerita miring di belakang hari," kata Fahri.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan rangkaian kejadian yang berturut-turut semakin menunjukkan polisi menjadi incaran kejahatan dari pihak tertentu.

"Maka saya minta polisi segera mencari motif aksi ini dan menangkap para pelaku. Ini hanya pelaku acak mengincar polisi barangkali momen yang tepat itu saat di depan KPK," kata Taslim.

Anggota Provos Polairud Mabes Polri, Bripka Sukardi, ditembak mati, Selasa (10/9/2013) sekitar pukul 22.20 WIB. Lokasi penembakan tepat di depan Gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Saat ditembak, diduga Sukardi tengah mengawal truk bermuatan bahan konstruksi. Dia melakukan pengawalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra B 6671 TXL. Iring-iringan truk berjalan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju Rasuna Tower di Jakarta Selatan.

Hasil forensik menemukan Sukardi tewas dengan empat luka tembakan. Namun, polisi hanya menemukan tiga buah proyektil di bagian dada, perut, dan lengan bagian kiri. Penembakan di bagian dada diduga yang paling fatal hingga menyebabkan kematian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com