Kompas.com - 09/09/2013, 12:59 WIB
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar KOMPAS/RADITYA HELABUMIMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengakui, saat ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sudah mulai mencari dukungan sebagai calon presiden. Namun, PKB belum menentukan pilihannya meski Mahfud berminat menjadi capres PKB.

"Ya memang, dia (Mahfud MD) sudah mulai bekerja, turun ke lapangan," ujar Muhaimin alias Cak Imin, di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013).

Namun, menurut Cak Imin, peluang Mahfud masih sama besarnya dengan Rhoma Irama yang juga sempat diwacanakan sebagai kandidat capres PKB.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Mahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
"Bukan jaminan, peluangnya ya sama saja ya," katanya.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan diri siap maju menjadi calon presiden melalui PKB. Ia juga telah menolak ajakan konvensi calon presiden Partai Demokrat.

"Bismillahirahmanirrahim, di tempat ini Insya Allah, saya bersedia menjadi calon presiden 2014 melalui PKB," kata Mahfud dalam acara Majelis Silaturrahim Ulama Rakyat, di Pondok Pesantren Al Anwar Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (4/9/2012).

Mahfud mengatakan, saat ini ia hanya memiliki kesamaan visi dan misi dengan PKB. Saat mendapat undangan mengikuti konvensi calon presiden di Partai Demokrat, ia mengaku mendapat banyak masukan. Dia bahkan sempat berkonsultasi dengan beberapa tokoh NU dan PKB.

"Saya akan bersama PKB dan hanya ingin berangkat dari NU. Karena menurut saya PKB menjadi tempat yang bersih. Sebab, tidak mungkin jika membersihkan lumpur dari tempat yang banyak lumpurnya. Atau, membersihkan lantai dengan sapu yang kotor," jelasnya.

Mahfud juga mengaku sudah bertemu dengan banyak partai politik. Meski demikian, semua pembicaraan tersebut bersifat non-formal dan belum mengerucut pada penentuan mitra koalisi.

"Mitra koalisi PKB untuk Pilpres baru bisa diputuskan setelah melihat hasil dari pemilu legislatif 2014," ujarnya, Sabtu (7/9/2013).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X