Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Menang Pemilu, Indonesia Bakal Ungguli Malaysia

Kompas.com - 08/09/2013, 11:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencanangkan target menjadi partai penguasa di legislatif dan eksekutif setelah Pemilu 2014 mendatang. Partai berlambang banteng moncong putih ini pun sudah menyiapkan program jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun. PDI-P meyakini mampu membawa Indonesia mengungguli negara jiran, Malaysia.

"Dalam target jangka pendek kami, lima tahun ke depan, Indonesia lebih unggul daripada Malaysia. Indonesia tidak akan lagi kirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristanto di sela-sela acara Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol.

Hasto menjelaskan, di dalam program yang disusun PDI Perjuangan, pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama. Hasto menuturkan, negara nantinya harus melindungi hak masyarakat mendapatkan pendidikan gratis setinggi-tingginya.

KOMPAS.com/Sabrina Asril Rakernas III PDI-P di Ancol, 6-8 September 2013.

"Pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh dikomersialiasi," ucap Hasto.

Di bidang keamanan, lanjut Hasto, program PDI Perjuangan ialah mengamankan penguasaan sumber daya alam Indonesia. Partai ini mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

"Selain itu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan juga tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus ada suatu momentum kejahatan korporasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan sosialiasi. Misalkan Freeport, ada persoalan pajak," tuturnya.

Hasto menjelaskan bahwa pandangan-pandangan ini telah disepakati dalam sidang-sidang komisi yang dilakukan sejak Sabtu (7/9/2013) sore hingga malam tadi. Pandangan tersebut juga akan disampaikan dalam rapat pleno tertutup yang dilakukan pada siang hari ini.

Nantinya, Rakernas III PDI Perjuangan akan mengeluarkan hasil rekomendasi Rakernas dan akan dilakukan penutupan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Selain program pembangunan, PDI Perjuangan juga akan mengeluarkan rekomendasi terkait pemenangan pileg dan pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com