Kompas.com - 08/09/2013, 11:04 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2013). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAWakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencanangkan target menjadi partai penguasa di legislatif dan eksekutif setelah Pemilu 2014 mendatang. Partai berlambang banteng moncong putih ini pun sudah menyiapkan program jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun. PDI-P meyakini mampu membawa Indonesia mengungguli negara jiran, Malaysia.

"Dalam target jangka pendek kami, lima tahun ke depan, Indonesia lebih unggul daripada Malaysia. Indonesia tidak akan lagi kirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristanto di sela-sela acara Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol.

Hasto menjelaskan, di dalam program yang disusun PDI Perjuangan, pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama. Hasto menuturkan, negara nantinya harus melindungi hak masyarakat mendapatkan pendidikan gratis setinggi-tingginya.

KOMPAS.com/Sabrina Asril Rakernas III PDI-P di Ancol, 6-8 September 2013.

"Pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh dikomersialiasi," ucap Hasto.

Di bidang keamanan, lanjut Hasto, program PDI Perjuangan ialah mengamankan penguasaan sumber daya alam Indonesia. Partai ini mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

"Selain itu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan juga tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus ada suatu momentum kejahatan korporasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan sosialiasi. Misalkan Freeport, ada persoalan pajak," tuturnya.

Hasto menjelaskan bahwa pandangan-pandangan ini telah disepakati dalam sidang-sidang komisi yang dilakukan sejak Sabtu (7/9/2013) sore hingga malam tadi. Pandangan tersebut juga akan disampaikan dalam rapat pleno tertutup yang dilakukan pada siang hari ini.

Nantinya, Rakernas III PDI Perjuangan akan mengeluarkan hasil rekomendasi Rakernas dan akan dilakukan penutupan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Selain program pembangunan, PDI Perjuangan juga akan mengeluarkan rekomendasi terkait pemenangan pileg dan pilpres.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.