JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengungkapkan, pihaknya tengah dalam proses untuk mengaudit Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menyusul terungkapnya kasus dugaan suap yang melibatkan pimpinan tertinggi badan tersebut. Menurut Hadi, BPK sudah mengumpulkan data-data terkait SKK Migas.
"Data-data sudah kami kumpulkan, tunggu saja," kata Hadi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (4/9/2013), seusai menyerahkan kepada KPK hasil perhitungan kerugian negara proyek Hambalang.
Dia mengungkapkan, sebelum melakukan audit, BPK harus membuat program yang menyusun langkah-langkah kerja.
"Kita susun langkah-langkah, programnya ke sana, kita lagi susun," tambah Hadi.
Sebelumnya, Anggota VII BPK Bidang BUMN dan BP/SKK Migas Bahrullah Akbar menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengaudit SKK Migas. BPK menyatakan siap untuk mengaudit SKK Migas sebagai respon atas permintaan anggota DPR dan sejumlah kalangan.
Mereka meminta agar BPK mengaudit investigasi BP Migas (sekarang SKK Migas) sejak kepemimpinan R Priyono hingga Rudi Rubiandini. Pengamat ekonomi Faisal Basri mengusulkan audit yang dilakukan BPK selayaknya menyeluruh, menyangkut audit kinerja dan audit investigasi.
Hal itu penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan minyak dan gas (migas), dari hulu hingga hilir, termasuk mata rantai bisnis BBM.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
