Anggota DPR "Si Pandai Menghilang"

Artinya, KPK dapat menggunakan draf laporan tersebut untuk mengusut keterlibatan anggota DPR dalam pembahasan anggaran proyek Hambalang di Komisi X DPR. Kalaupun KPK enggan mengusut nama-nama tersebut, masyarakat tetap akan menghukum secara sosial dengan kemungkinan tidak akan memilih mereka sebagai wakilnya dalam pemilu mendatang.

Hilangnya nama-nama anggota DPR dalam laporan audit resmi BPK yang disampaikan ke DPR memang terasa janggal dan aneh. Dalam beberapa jumpa pers sebelumnya saat menyampaikan progres audit investigatif Hambalang tahap II, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, salah satu yang disorot BPK adalah proses persetujuan anggaran di DPR. BPK juga telah meminta keterangan dari sejumlah anggota DPR yang dinilai terkait dengan kasus tersebut.

Namun, sebelum BPK menyerahkan laporan audit secara resmi ke DPR, draf laporan yang memuat nama-nama anggota DPR sudah beredar. Jadi, sangat mengejutkan tatkala nama-nama anggota DPR tersebut hilang dalam laporan resmi.

Dalam draf laporan yang murni, secara gamblang pada halaman 18-42 dijelaskan proses penganggaran proyek Hambalang di DPR, termasuk 15 anggota DPR yang diduga terlibat.

Jenis penyimpangan yang dilakukan para anggota DPR itu adalah meneken persetujuan alokasi anggaran pada APBN Perubahan 2010 meskipun tambahan anggaran optimalisasi Rp 600 miliar belum dibahas dalam rapat kerja antara DPR dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Modus sama juga dilakukan anggota DPR pada pembahasan anggaran Hambalang dalam APBN 2011.

Hadi Purnomo mengaku tidak tahu menahu soal draf laporan yang memuat nama-nama anggota DPR tersebut. Ketua DPR Marzuki Alie bilang tidak ada nama-nama anggota DPR dalam laporan audit resmi yang diterima DPR. Kendati demikian, pihaknya mendukung KPK untuk menindak siapa pun anggota DPR yang terlibat.

Hilangnya 15 nama anggota DPR membuktikan BPK rentan diintervensi. Intervensi juga terjadi saat BPK melakukan audit Hambalang tahap I. Dalam draf laporan yang murni, Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu) disebut sebagai pihak yang diduga terkait. Namun, dalam laporan yang diserahkan ke DPR, nama Andi hilang.

Untung saja, cepat terungkap media. Akibat tekanan publik, nama Andi akhirnya masuk kembali ke dalam laporan audit. Untungnya lagi, masih ada pihak yang membocorkan dokumen supaya publik tahu. (M Fajar Marta)