Kehilangan Anas, Demokrat Rugi Besar

Kompas.com - 23/08/2013, 16:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/5/2013) memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi kasus dugaan korupsi Hambalang. Sebelumnya, Anas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pekan lalu. Anas diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AAM (Andi Alfian Mallarangeng), DK (Deddy Kusdinar), dan TBMN (Teuku Bagus Muhammad Noer). KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/5/2013) memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi kasus dugaan korupsi Hambalang. Sebelumnya, Anas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pekan lalu. Anas diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AAM (Andi Alfian Mallarangeng), DK (Deddy Kusdinar), dan TBMN (Teuku Bagus Muhammad Noer).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan fungsionaris Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al-Barbasy, menilai Partai Demokrat rugi besar karena telah melengserkan Anas. Menurutnya, hingga kini belum ada satu figur pun yang mampu menggantikan Anas sebagai ketua umum.

"Kita juga bisa melihat dalam kongres, belum ada figur yang pas untuk menggantikan Anas," ujarnya di Menteng, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Ia juga mengklaim bahwa pasca-lengsernya Anas, situasi internal Partai Demokrat memburuk, termasuk dengan pengunduran diri Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Menurutnya, mereka yang kini berjibaku membela Partai Demokrat adalah barisan pasukan Anas, seperti Saan Mustafa, I Gede Pasek, dan Ahmad Mubarok.

"Demokrat juga rugi karena (lengsernya Anas) ini terkait dengan posisi politik Demokrat dalam Pemilu 2014," katanya.

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut juga mengatakan bahwa Anas termasuk ketua umum yang paling cerdas di antara ketua umum partai lainnya. Ia menceritakan pengalaman Anas pernah berpidato tanpa teks pada sebuah acara.

"Coba lihat ketua umum yang lain," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Partai Demokrat telah melakukan kesalahan dalam mengganjal Anas sebagai ketua umum. Anas dinilai sedang mengubah Partai Demokrat menjadi partai modern yang beranggotakan orang-orang muda, bukan partai yang dikuasai oleh keluarga. Kesalahan lain adalah ketidaknetralan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat yang condong pada calon lain.

"Ya sebagai Ketua Dewan Pembina harusnya netral-lah," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Ketentuan Berkantor di Depok saat PSBB Proporsional, Sebagian Tetap WFH dan Hindari Lembur

5 Ketentuan Berkantor di Depok saat PSBB Proporsional, Sebagian Tetap WFH dan Hindari Lembur

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X