Kompas.com - 22/08/2013, 13:03 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mendeklarasikan diri maju dalam konvensi capres Partai Demokrat di Hotel Bidakara, Selasa (6/7/2013). Jumhur mengklaim mendapat dukungan dari kalangan buruh dan TKI di luar negeri. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mendeklarasikan diri maju dalam konvensi capres Partai Demokrat di Hotel Bidakara, Selasa (6/7/2013). Jumhur mengklaim mendapat dukungan dari kalangan buruh dan TKI di luar negeri.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengaku dirinya tidak lolos menjadi peserta konvensi Partai Demokrat. Jumhur menyebutkan informasi itu diterimanya dari Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Terkait dengan perkembangan Konvensi Partai Demokrat, saya telah mendapat kabar bahwa Komite Konvensi akhirnya tidak meloloskan saya dalam penjaringan tersebut," ujar Jumhur dalam keterangan pers yang diterima Kamis (22/8/2013).

Jumhur meminta agar keputusan komite konvensi itu dihormati. Namun ia berpesan agar hal ini jangan sampai mematikan gelora perjuangan untuk memastikan bangsa yang mandiri, adil, makmur dan menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia.

"Saya secara khusus menyampaikan terimakasih yang tiada berhingga kepada para sahabat yang telah percaya dan menaruh harapan bahkan memberi dukungan nyata kepada saya untuk ikut berkompetisi dan memenangkan kepemimpinan nasional 2014," imbuh Jumhur.

Ia berharap agar semua pihak tetap memiliki cita-cita kerakyatan dan kebangsaan yang sama.

18 nama diundang

Sebelumnya, komite konvensi Partai Demokrat melakukan rapat finalisasi daftar calon peserta konvensi pada Kamis (22/8/2013) malam. Tak seperti biasanya, rapat berlangsung alot hingga memakan waktu empat jam.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebanyak 18 kandidat yang akan diundang ditetapkan pada rapat itu. Juru bicara komite konvensi Partai Demokrat, Rully Charis menjelaskan sebagian besar di antaranya sudah menyatakan kesediaanya ikut dalam konvensi.

"Hanya ada satu dua orang saja yang masih harus direkonfirmasi lagi," ujar Rully usai rapat pleno di Wisma Kodel, Rabu (21/8/2013) dini hari.

Sebanyak 18 nama itu menyusut dari sebelumnya mencapai 26 nama. Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana.

Ada pula nama seperti Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut sumber itu, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu dimintai konfirmasinya lagi.

"Sisanya, sudah menyatakan kesediaannya ikut," ucapnya.

Sementara nama-nama yang sempat beredar sebelumnya seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak masuk dalam daftar peserta konvensi. Sri Mulyani menolak ajakan komite konvensi. Sementara Soekarwo tidak masuk karena masih harus mengikuti tahapan Pilkada Jawa Timur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X