Kompas.com - 22/08/2013, 13:03 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mendeklarasikan diri maju dalam konvensi capres Partai Demokrat di Hotel Bidakara, Selasa (6/7/2013). Jumhur mengklaim mendapat dukungan dari kalangan buruh dan TKI di luar negeri. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mendeklarasikan diri maju dalam konvensi capres Partai Demokrat di Hotel Bidakara, Selasa (6/7/2013). Jumhur mengklaim mendapat dukungan dari kalangan buruh dan TKI di luar negeri.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengaku dirinya tidak lolos menjadi peserta konvensi Partai Demokrat. Jumhur menyebutkan informasi itu diterimanya dari Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Terkait dengan perkembangan Konvensi Partai Demokrat, saya telah mendapat kabar bahwa Komite Konvensi akhirnya tidak meloloskan saya dalam penjaringan tersebut," ujar Jumhur dalam keterangan pers yang diterima Kamis (22/8/2013).

Jumhur meminta agar keputusan komite konvensi itu dihormati. Namun ia berpesan agar hal ini jangan sampai mematikan gelora perjuangan untuk memastikan bangsa yang mandiri, adil, makmur dan menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia.

"Saya secara khusus menyampaikan terimakasih yang tiada berhingga kepada para sahabat yang telah percaya dan menaruh harapan bahkan memberi dukungan nyata kepada saya untuk ikut berkompetisi dan memenangkan kepemimpinan nasional 2014," imbuh Jumhur.

Ia berharap agar semua pihak tetap memiliki cita-cita kerakyatan dan kebangsaan yang sama.

18 nama diundang

Sebelumnya, komite konvensi Partai Demokrat melakukan rapat finalisasi daftar calon peserta konvensi pada Kamis (22/8/2013) malam. Tak seperti biasanya, rapat berlangsung alot hingga memakan waktu empat jam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebanyak 18 kandidat yang akan diundang ditetapkan pada rapat itu. Juru bicara komite konvensi Partai Demokrat, Rully Charis menjelaskan sebagian besar di antaranya sudah menyatakan kesediaanya ikut dalam konvensi.

"Hanya ada satu dua orang saja yang masih harus direkonfirmasi lagi," ujar Rully usai rapat pleno di Wisma Kodel, Rabu (21/8/2013) dini hari.

Sebanyak 18 nama itu menyusut dari sebelumnya mencapai 26 nama. Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana.

Ada pula nama seperti Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut sumber itu, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu dimintai konfirmasinya lagi.

"Sisanya, sudah menyatakan kesediaannya ikut," ucapnya.

Sementara nama-nama yang sempat beredar sebelumnya seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak masuk dalam daftar peserta konvensi. Sri Mulyani menolak ajakan komite konvensi. Sementara Soekarwo tidak masuk karena masih harus mengikuti tahapan Pilkada Jawa Timur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Nasional
PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X