Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti Uji Calon Panglima TNI, Moeldoko Digoda Menjadi Capres

Kompas.com - 21/08/2013, 22:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengeluarkan pernyataan menggoda pada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko. Godaan itu dilontarkan Tantowi saat Moeldoko menghadiri rapat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

"Kalau diperhatikan secara seksama visi dan misi yang dipaparkan Pak Moeldoko, bapak tidak cocok menjadi Panglima TNI. Pak Moeldoko lebih cocok ikut konvensi (Partai) Demokrat," kata Tantowi dengan nada bercanda dan disusul tawa ringan sejumlah anggota yang hadir di ruang rapat.

Lebih jauh, politisi Partai Golkar ini juga menilai Moeldoko adalah sosok negarawan. Atas dasar itu ia kembali mengulang pernyataannya bahwa Moeldoko cocok mengikuti bursa seleksi calon presiden dari jalur konvensi.

"Dilihat dari figur, bapak ini negarawan sekali. Makanya saya bilang bapak lebih cocok ikut konvensi," ujarnya.

Untuk diketahui, konvensi adalah siasat Partai Demokrat untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada periode 2014-2019. Ada sejumlah nama tokoh kenamaan dalam konvensi tersebut, di antaranya mantan KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo, dan Ketua DPR Marzuki Alie.

Sejak Rabu siang, Moeldoko hadir dalam rapat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. Mayoritas anggota Komisi I DPR mendengarkan paparan Moeldoko dengan seksama. Komisi I DPR akhirnya menyetujui Moeldoko sebagai Panglima TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com