Orang-orang Pintar Terjerat Korupsi

Terjeratnya orang-orang pintar dalam kasus korupsi seolah menjadi hal yang lumrah. Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, rata-rata mereka yang terlibat korupsi adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Mereka berasal dari kalangan pendidikan tinggi yang kemudian menjabat di kursi pemerintahan atau legislatif.

"Kalau enggak pintar, ya enggak bisa korupsi. Kalau di KPK memang sudah ada beberapa doktor yang jadi koruptor," kata Johan, Kamis (15/8).

Dia juga mengatakan, KPK tak akan pandang bulu. Siapa pun orang itu, bergelar profesor ataupun doktor, jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK tetap memprosesnya secara hukum. "Jadi enggak ada hubungannya, ya bagaimana moral dia. Ini bukan soal gelar profesor atau doktor," kata Johan.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, terlibatnya akademisi dalam pusaran korupsi semakin menunjukkan bahwa kekuatan korupsi di Indonesia semakin sistemik dan semakin menggerogoti profesionalisme, apa pun jenis profesinya.

"Kalau tidak dibongkar dari akarnya, siapa pun bisa saja terjebak dalam korupsi," ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/8/2013).

Arie menegaskan, kini korupsi sudah tak pandang bulu. Baik akademisi, birokrat, aktivis, maupun aparat penegak hukum bisa saja masuk dalam perilaku korup. Ia mencontohkan kasus korupsi yang justru terjadi di institusi pendidikan seperti dugaan korupsi proyek perpustakaan UI. Kasus Rudi, sebutnya, hanyalah bagian kecil dari gunung es yang tampak di permukaan.

"Kini perguruan tinggi sudah masuk scope sistem dari korupsi yang bekerja. Ini sudah membahayakan jika terus dibiarkan," katanya.

Arie menampik anggapan adanya culture shock yang terjadi saat seorang akademisi yang biasa hidup sederhana harus menjadi birokrat dengan segala kewenangan dan kemewahan yang ada. Menurutnya, faktor yang menyebabkan semakin korupnya para pemangku kepentingan di negeri ini adalah sistem yang ada di setiap instansi pemerintahan hingga aparat penegak hukum.

"Sistem itu harus segera dirombak total. Sistem birokrasi harus bisa mengimplementasikan deteksi dini atas tindakan korup," tegasnya.