Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2013, Dibuka 65.000 Formasi CPNS

Kompas.com - 15/08/2013, 14:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) akan membuka lowongan CPNS sekitar 65 ribu formasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2013. 

"Tahun ini ada penerimaan 65 ribu CPNS. Ada dua tes. Satu untuk tenaga honorer K-2 (kategori 2). Satu lagi untuk umum," kata Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, di Kantor Kemen PAN-RB, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bagian Sumber Daya Manusia Kemen PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, dari total 65 ribu formasi, 25 ribu formasi dibuka untuk kementerian/lembaga di tingkat pusat ,sementara 40 ribu lainnya dibuka untuk pemerintah kabupaten/kota di tingkat daerah. Jenis posisi yang dibutuhkan pun bermacam-macam.

"Tapi untuk posisi seperti dokter, guru, dan tenaga teknis lainnya, masih menjadi prioritas," katanya.

Ia mengatakan, sejauh ini persiapan penyelenggaraan CPNS sedang berlangsung, termasuk tim pembuat soal bekerja sama dengan konsorsium yag terdiri dari sejumlah perguruan tinggi negeri untuk membuat soal tes CPNS. Nantinya, bagi pelamar umum akan menggunakan CAT (Computer Assisted Test), sementara tenaga honorer kategori 2 masih menggunakan Lembar Jawaban Komputer atau manual.

"Untuk umum jika belum siap, boleh menggunakan LJK. Tapi diharapkan, tahun 2014 semuanya sudah komputer," katanya.

Hasil ujian CPNS akan diumumkan Kemen PAN melalui laman situs yang telah tersedia. "Intinya kami menginginkan proses penerimaan CPNS yang bersih dan terbuka yang sudah dimulai sejak tahun lalu," kata Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com