Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Jangan Diam, SBY Harus Bantu Mesir!

Kompas.com - 15/08/2013, 12:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera merespons konflik berdarah yang terjadi di Mesir. Ia mengatakan, Presiden SBY tidak boleh diam. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kata Mahfudz, Indonesia harus ambil peranan konkret.

"Jangan diam. Presiden SBY harus di baris depan menyikapi masalah ini," ujar Mahfudz dalam siaran pers yang diterima Kamis (15/8/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, jika Pemerintah Indonesia tidak bersikap tegas terhadap dinamika di Mesir, menurutnya, itu sama saja memberikan dukungan terhadap kudeta rezim militer yang menjungkirbalikkan hasil pemilu demokratis Mesir.

"Dan Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia selama ini hanyalah etalase mewah untuk panggung retorika para kepala negara. Indonesia sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia sangat ditunggu sikap dan peran konkretnya saat ini," kata Mahfudz.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan, pembantaian brutal terhadap rakyat sipil Mesir oleh pihak militer dan penguasa harus dikutuk oleh dunia. Aksi tersebut adalah bentuk penodaan nyata terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

"Selama ini penguasa dan militer Mesir merasa mendapat angin karena sikap lunak banyak negara di dunia," ungkap Mahfudz.

Ia mengatakan, pembantaian tersebut adalah pelanggaran HAM berat yang harus direspons oleh Komisi HAM PBB dan pengadilan kriminal internasional. Sejarah politik Mesir sejak lama menorehkan kekerasan berdarah.

"Jika hasil pemilu demokratis pascarezim Mubarak dibiarkan dinodai lagi, maka tidak akan ada kekuatan yang mampu tegakkan demokrasi dan HAM di Mesir. Ini bisa menjadi pola menular di negara-negara lain yang alami The Arab Spring. Indonesia mesti bersuara keras," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, angkatan bersenjata Mesir menggulingkan pemerintahan Presiden Muhammad Mursi beberapa waktu lalu. Militer Mesir beranggapan Mursi tengah mengejar agenda Islam dan gagal mengatasi masalah ekonomi di negara itu. Tentara mengatakan bahwa Mursi, pemimpin terpilih secara demokratis, telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Mursi lalu dijadikan tahanan rumah.

Sejumlah pejabat partai Ikhawanul Muslimin juga ditangkap oleh militer. Gelombang masyarakat pro dan anti-Mursi masih terus melancarkan aksi unjuk rasa di negara itu. Sejak kudeta terhadap Mursi terjadi, demonstran pendukung Mursi tak henti-hentinya melancarkan protes. Pihak militer Mesir yang kini berkuasa juga melancarkan penembakan terhadap para demonstran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com