Abraham: Penyelidikan KPK Tak Berhenti di SKK Migas

Kompas.com - 14/08/2013, 23:34 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad
Penulis Suhartono
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan, untuk menyelamatkan pendapatan negara dari sektor energi dan mineral, penyelidikan dan penyidikan KPK tidak akan berhenti pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), tetapi juga pada sektor dan lembaga lain di bidang mineral. Alasannya, pendapatan negara dari sektor energi dan mineral nilainya besar sekali.

"Oleh sebab itu, selain migas, KPK juga akan memfokuskan pada sektor tambang seperti batu bara, emas, atau timah dan lainnya. Jika tanpa pengelolaan yang baik dan diikuti pengawasan yang efektif, potensi besar itu menguap semuanya. Hanya segelintir orang yang menikmati manfaatnya, tetapi rakyat tetap miskin," tegas Abraham saat dihubungi Kompas, Rabu (14/8/2013).

Sebut saja besarnya potensi pendapatan dari Blok Migas Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok Migas Natuna di Lautan Natuna, tambang batu bara di Kalimantan, nikel di Sumatera dan Sulawesi, hingga migas dan mineral lainnya di Papua. Menurut dia, penangkapan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan sejumlah pihak lainnya saat penyergapan KPK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, merupakan langkah awal KPK mencegah dan memberantas korupsi di sektor energi dan mineral.

"Setelah memfokuskan pemeriksaan terhadap Kepala SKK Migas, KPK juga akan melihat kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lainnya. Sebab, kejahatan itu, tak selalu berdiri sendiri," tambah Abraham.


Dalam Peta Jalan Tahun 2012 KPK, kata Abraham, ada tiga sektor di APBN yang bakal disoroti lembaganya. Selain energi, dua sektor lain adalah ketahanan pangan dan penerimaan pajak.

"Sektor-sektor ini, jika tanpa pengelolaan yang penuh tanggung jawab dan pengawasan, sia-sia saja menjadi milik Indonesia. Selain tak membayar royalti, nilai royaltinya juga tak sebanding dengan produksinya. Belum lagi jika penerimaannya bocor di APBN," papar Abraham saat berkunjung ke redaksi Kompas sebelum Lebaran lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X