Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Komite Konvensi Kerja Independen

Kompas.com - 12/08/2013, 23:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan jajaran Komite Konvensi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/8/2013) malam. Apa saja yang dibicarakan?

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik mengatakan, dalam pertemuan tadi, SBY mengucapkan terimakasih kepada 17 orang yang bersedia bergabung dengan Komite Konvensi. Secara resmi, mereka mulai bekerja hari ini.

"Tugas-tugasnya sudah diserahkan apa saja. Majelis Tinggi hanya mengawasi di belakang," kata Jero seusai pertemuan di kediaman SBY di Cikeas.

Pertemuan tersebut diikuti 16 dari 17 orang yang berada di jajaran Komite Konvensi. Satu orang lainnya tak bisa hadir lantaran tengah berada di luar negeri. Hadir pula Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan.

Jero menambahkan, dalam pertemuan, SBY kembali menyebut bahwa Demokrat serius menggelar konvensi. Komite diminta bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan apapun agar dapat mencari calon pemimpin selanjutnya.

Ketua Komite Konvensi Maftuh Basyuni menambahkan, pihaknya akan memulai rapat Selasa (2/8/2013), dengan agenda menyusun program kerja. Nantinya, akan disusun persyaratan mengikuti konvensi. Mereka yang dianggap memenuhi syarat akan diundang Komite Konvensi.

Maftuh memperkirakan perkenalan dan wawancara para calon presiden berlangsung antara September hingga Desember 2013. Setelah itu, akan digelar debat dihadapan publik hingga April 2014.

Dari 16 orang yang hadir tadi telah sepakat bekerja dengan sungguh-sungguh mencari orang yang tepat untuk Presiden yang akan datang. Kami bertekad untuk mensukseskan dan Insya Allah (capres terpilih) bisa memenangkan (pemilu 2014), pungkas Mahtuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com