Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Harus Non-Aktif dari Kepengurusan Partai

Kompas.com - 12/08/2013, 12:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat saat ini masih mendekati kandidat-kandidat calon presiden yang akan ikut dalam konvensi calon presiden. Nantinya, seluruh peserta konvensi yang berasal dari partai politik lain diwajibkan untuk non-aktif dari kepengurusannya di partai. Demikian disampaikan Sekretaris Panitia Konvensi Suaidi Marasabessy saat dihubungi Senin (12/8/2013) siang.

"Selain persyaratan yang diatur dalam undang-undang, juga ada persyaratan tambahan. Kalau misal sudah menjadi peserta, dan dia pengurus partai lain, dia harus bersedia non-aktif dari jabatan strukturalnya," ucap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengungkapkan, peserta konvensi belum diwajibkan untuk menjadi kader Partai Demokrat. Namun, nantinya jika terpilih sebagai capres yang diusung Partai Demokrat, peserta konvensi itu wajib memiliki karta tanda anggota (KTA) Partai Demokrat.

"Syarat lainnya bagi peserta konvensi yakni menandatangani pakta integritas. Ada juga yang terkait masalah kompetensi, kemampuan, punya jaminan manajemen diri, dan keberpihakan pada rakyat," katanya.

Suaidi mengakui partainya kini sudah mengundang 10 kandidat, namun belum bisa dipastikan mereka mau menerima ajakan Partai Demokrat. Pada akhir Agustus 2013 ini, panitia konvensi akan mengumumkan secara resmi seluruh peserta yang ikut dalam konvensi.

Seperti diketahui, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi 10 tokoh nasional untuk maju sebagai pesert konvensi. Namun, nama kesepuluh orang itu masih dirahasiakan hingga mereka menyatakan kesediannya. Tetapi, hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang menyatakan ketertarikannya maju dalam konvensi capres Partai Demokrat.

Mereka adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua MK Mahfud MD, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Selain itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga sudah menyampaikan mantan KASAD Pramono Edhie Wibowo dan Dubes RI di Amerika Serikat Dino Pati Djalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com