Kompas.com - 05/08/2013, 23:26 WIB
|
EditorErvan Hardoko
JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Anti-Korupsi Insonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalur Pantura ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek perbaikan jalur Pantura itu ditengarai menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 triliun tiap tahunnya.

"Ya, kami memang telah melaporkan ke KPK dugaan korupsi perbaikan jalan abadi di Pantura. Perbaikan proyek jalan itu mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun tiap tahunnya dengan jarak 1.400 km," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (5/8/2013).

Boyamin menambahkan, berdasarkan hasil investigasi, ditemukan modus dugaan korupsi dengan menurunkan kualitas material yang digunakan untuk perbaikan jalan.

Penurunan kualitas itu diduga kuat sengaja dilakukan sehingga dalam waktu singkat jalan tersebut telah rusak kembali.

"Mereka sebenarnya sengaja tutup mata dengan membiarkan kualitas jalan atau jembatan itu jelek. Disengaja agar cepat rusak," kata Boyamin.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Boyamin melanjutkan, MAKI menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen tender, dokumen lelang, seperti surat pemesanan aspal dan pemesanan beton.

MAKI juga menyiapkan dua saksi yang bersedia memberi keterangan kepada KPK.

"Selain laporan, saya lampirkan beberapa orang yang bisa jadi saksi kunci. Saya berikan alamat dan nomor handphone-nya. Saksi-saksi tersebut siap dipanggil KPK kapan pun. Saya masih merahasiakan nama saksi tersebut karena saya khawatir saksi akan dilobi pihak PU," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.