Kompas.com - 03/08/2013, 14:07 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (Kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (tengah) serta Hadar Nafis Gumay mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (Kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (tengah) serta Hadar Nafis Gumay mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang aturan internal soal penerapan penghargaan dan hukuman bagi komisioner KPU di semua tingkatan. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran kode etik oleh komisioner KPU.

“Kami sedang mendesain aturan. Intinya itu mengikat kami secara internal. Jadi ada reward and punishment yang kami buat,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Sabtu (3/8/2013).

Disampaikannya, aturan itu sangat mendesak dibuat. Pasalnya, banyak anggota KPU di daerah yang diberhentikan melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menegaskan, dengan aturan itu, seharusnya setiap penyelenggara pemilu tidak lagi berani melakukan pelanggaran, dan justru menjalankan tugasnya dengan berdedikasi dan berintegritas.

“Supaya sebelum berbuat jauh, ada pagar-pagar yang membatasi kami. Itu upaya kami sekarang,” lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Menanggapi banyak anggota KPU yang diberhentikan, ia menyatakan, hal itu merupakan risiko komisioner yang berpihak dan tidak independen dalam menyelenggarakan pemilu di daerah. Ia mengatakan, pihaknya mendukung pemberian sanksi atas komisioner yang melanggar kode etik.

“Kalau saya setuju pemberian sanksi itu. Tapi memang ada beberapa komisioner yang melakukan kesalahan karena penafsiran aturan yang berbeda. Bisa jadi ini bukan soal independensi atau apa (keberpihakan),” lanjutnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah memutuskan, lebih dari 70 anggota KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah yang diberhentikan. Pemberhentian itu disebabkan penyelenggara tidak independen dan berpihak pada salah satu calon peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Juru Bicara DKPP Nr Hidayat Sardini menyatakan, selain sanksi pemberhentian, DKPP beberapa kali juga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara atau sekadar pemberhentian kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Nur mengatakan, selain penegakan sanksi atas pelanggaran kode etik, pihaknya juga mengupayakan pencegahan pelanggaran.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

Nasional
Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

Nasional
Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

Nasional
Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

Nasional
Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

Nasional
UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

Nasional
Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.