KPK Siap Usut Penerbitan Kir di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan surat uji kelayakan kendaraan bermotor atau kir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan dukungannya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, dukungan tersebut disampaikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko "Jokowi" Widodo-Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Mereka sudah menyampaikan beberapa hal yang KPK bisa masuk," ujar Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Sebelumnya, pimpinan KPK bertemu dengan Basuki untuk membicarakan tentang dugaan korupsi kir pada Senin (29/7/2013). Basuki mempertanyakan proses penerbitan kir yang begitu mudah. Hal tersebut menyebabkan banyak kendaraan umum tak layak yang beroperasi di Jakarta.

Selain Dishub DKI Jakarta, mereka juga membahas kinerja PD Dharma Jaya yang bertugas mendistribusikan daging sapi di Ibu Kota. Salah satu BUMD milik Pemprov DKI tersebut sama sekali tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2012.

Hasil kajian KPK, menurut Basuki, menyiratkan ada permainan kartel daging sapi sehingga menyebabkan perusahaan tersebut merugi. Basuki menyatakan, pembicaraan dengan KPK tersebut baru tahap awal. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Hal senada juga diutarakan Busyro. "Belum (masuk penyelidikan)," ujarnya.