Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sangat Rendah, Kontribusi Caleg untuk Perolehan Suara Parpol

Kompas.com - 30/07/2013, 18:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa kontribusi popularitas calon anggota legislatif (caleg) pada perolehan suara partai politik masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian pada April lalu, Burhanuddin menyampaikan, temuan perbedaan hasil antara penelitian yang dilakukan dengan menggunakan simulasi surat suara yang menyertakan suara partai tanpa informasi caleg dengan suara partai dengan informasi caleg.

Setelah responden mengetahui nama calegnya, suara PKS di Sulawesi Selatan I hanya naik satu persen, suara Partai Golkar di Jawa Barat VII hanya naik satu persen, suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah V hanya naik dua persen, dan suara Partai Demokrat di Banten III hanya naik delapan persen.

"Survei ini menunjukkan bahwa kontribusi para calon dalam menaikkan elektabilitas partainya masih sangat minimal," kata Burhanuddin, dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Burhanuddin menjelaskan, survei tersebut dilakukan di 45 daerah pemilihan di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dengan populasi responden yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu, berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Di setiap dapilnya, survei dilakukan kepada 400 responden.

Responden dalam survei tersebut dipilih secara acak dengan prosedur multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yabg telah dilatih. Satu pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden di satu desa atau kelurahan.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya sepakat dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, sampai saat ini peran partai politik memang lebih dominan dalam perolehan suara.

"Hasil survei ini mengkonfirmasi bahwa pileg (pemilihan legislatif) masih menjadi isu atau urusan partai politik. Saya percaya memang peran parpol lebih dominan," ujar Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com