Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Partai Kedaulatan "Ngaku" Dikejar Iming-iming Uang untuk Alihkan Dukungan

Kompas.com - 27/07/2013, 02:55 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan permainan uang di balik dukungan ganda untuk dua pasangan kandidat Pemilu Gubernur Jawa Timur terus diperkuat pengakuan para pihak terkait. Dukungan ganda tersebut menyebabkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja (Berkah) dicoret dari pencalonan karena tak memenuhi syarat minimal dukungan suara partai politik.

Salah satu pengakuan soal dugaan politik uang diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Denny M Cilah. Partai ini adalah salah satu partai yang memberikan dukungan tak hanya kepada pasangan Khofifah-Herman, tetapi juga ke pasangan Soekarwo dan Saefullah Yusuf (Karsa).

Denny mengaku sempat diiming-imingi janji akan mendapat jatah sejumlah uang, bila partainya mengalihkan dukungan dari Berkah ke Karsa. "Pada 14-21 Mei (2013), saya dapat serangan gencar dari parpol pendukung maupun orang-orang incumbent. Mereka menawarkan Rp 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari," kata dia saat bersaksi dalam sidang DKPP, Jumat (26/7/2013).

Dalam persidangan, dia mengaku sebagai pucuk pimpinan partai semula tak mau ikut campur kewenangan DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur soal dukungan pencalonan ini. Kepada jajaran pengurusnya, dia hanya meminta, siapa pun yang didukung, dasar dukungannya haruslah perjuangan partai.

Namun, kata Denny, iming-iming uang yang diterimanya melalui telepon terus berdatangan. "Ke mana pun saya, waktu itu dikejar. Saya berada di Solo, dikejar. Di Semarang, mereka bilang mau menyusul. Akhirnya saya mencla-mencle. Saya sampaikan acara Jawa Timur ini gila. Yang melobi saya ada yang mengaku orang incumbent, dan orang politik yang ada di sana," ujar dia.

Pada 13 Mei 2013, sehari sebelum pasangan Berkah mendaftar ke KPU Jatim, Denny mengaku lagi-lagi mendapat telepon beriming-iming uang, yang menagih dukungan partainya untuk pasangan Karsa. Di persidangan, Denny mengaku terus berkelit dengan alasan minta waktu membicarakan masalah ini bersama pengurus lain.

"Pada akhirnya cerita (dari) mereka yang lari dari kubunya Khofifah ke Karwo ada yang bilang tawarannya menarik. Ada yang bilang mau dijanjikan anggota Dewan, ada juga bilang, 'Ini gede, Bro. Kan partai ente enggak jadi ikut pemilu lagi'," ujar Denny.

Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) semula mendukung pasangan Khofifah dan Herman. Suara mereka adalah 0,5 persen dan 0,24 persen. Namun di saat terakhir, ternyata KPU Jawa Timur mendapatkan adanya dukungan ganda.

Tiap-tiap ketua pengurus daerah kedua partai mendukung pasangan Khofifah-Herman, tetapi para sekjennya mendukung pasangan Soekarwo-Saefullah. Karena dukungan kedua partai ini akhirnya dianulir, pasangan Khofifah pun kekurangan dukungan, yang syarat minimalnya adalah partai-partai pendukung memiliki minimal 15 persen suara pemilu legislatif.

(Yogi/Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com