Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/07/2013, 17:35 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan menambah jumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan dengan membangun lapas-lapas baru. Untuk menambah kapasitas daya tampung lapas dan rutan hingga 40 ribu jiwa, Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengajukan anggaran pada Kementerian Keuangan.

"Salah satu program mengatasi over load tahanan di lapas dan rutan adalah dengan penambahan lapas dan rutan. Beberapa sudah berjalan dan sudah mulai beroperasi. Di Jakarta ada beberapa," ujar Wamenkum dan HAM Denny Indrayana, Senin (15/7/2013).

Dia mengatakan, jumlah daya tampung lapas dan rutan itu juga masih bisa ditambah lagi. Targetnya, lapas-lapas tersebut dapat menampung hingga 50 ribu orang tahanan.

"Lapas dan rutan yang baru saja kan daya tampungnya sekitar 10 ribu orang. Itu akan ditingkatkan lagi menjadi 50 ribu orang. Untuk mewujudkannya kami akan minta anggaran ke Kemenkeu," lanjut Denny.

Dia menjelaskan, selain pembangunan infrastruktur, pihaknya juga melakukan relokasi atau pemindahan napi dari lapas yang sangat padat ke lapas berkapasitas sedikit untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Selain itu, pemerintah akan mendorong penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

"Ini bisa mengurangi sekitar 25.000 napi," paparnya.

Denny mengatakan, pemerintah juga akan menerapkan kelonggaran pemberian remisi. Namun, kelonggaran itu diberikan bagi napi yang tidak terkena pengetatan hak remisi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi.

"Terakhir, memperbaiki sistem hukum. Hukuman pidana penjara bukan lagi satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada napi. Ada hukuman sosial," tegas Denny.

Kerusuhan pecah di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, 11 Juli lalu. Diduga, salah satu pemicu kerusuhan itu adalah kelebihan kapasitas lapas. Lapas berdaya tampung sekitar seribu orang itu diisi hingga 2.600 orang napi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP Jangan Cari-Cari Kesalahan: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Jokowi Ingatkan BPKP Jangan Cari-Cari Kesalahan: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com