Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Berang Menterinya Tak Mampu Turunkan Harga Daging Sapi

Kompas.com - 13/07/2013, 13:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menterinya tidak saling lempar tanggung jawab untuk menstabilkan harga daging sapi yang kini melambung. Menurut SBY, persoalan harga daging sapi terus berputar di masalah perizinan.

"Saya melihat urusan daging sapi ini masih berputar. Saya bicara sama Mendag (Gita Wirjawan) kemarin, izin di mana? Katanya, di sini-sinilah, ini di negeri sendiri kok, memangnya izin ke New York atau Jenewa, baru lama," kata Presiden dalam rapat terbatas di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013).

Presiden menilai, jika persoalan izin ada di dalam negeri, seharusnya itu bisa segera diatasi. Ia juga meminta para menteri tidak saling lempar tanggung jawab dalam menyikapi naiknya harga daging sapi. "Tidak boleh saling melempar. Ini birokrasi terlalu lama di (Kementerian) Pertanian dan Bulog," tambah Presiden.

Presiden SBY menegaskan bahwa rapat kali ini harus dibarengi dengan kerja nyata para menteri. Ia mengingatkan kesuksesan kinerja pemerintah dalam menanggulangi persoalan asap dari kebakaran hutan di Riau. "Ingat kasus kejadian kebakaran asap dan ladang di Riau kemarin, begitu all out, bisa bersinergi, tidak saling tunggu, dan berkoordinasi dengan baik. Cepat sekali, dalam waktu satu minggu hampir selesai, jadi bisa," kata Presiden.

Harga daging sapi menjelang Ramadhan merangkak naik, dari sebelumnya Rp 50.000 per kilogram kini sudah melambung hingga mencapai Rp 70.000-Rp 100.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi tersebut merupakan salah satu kenaikan lima komoditas bahan pangan yang melonjak akhir-akhir ini.

Impor daging sapi pun akan dilakukan untuk menstabilkan harga. Namun, realisasi impor ini terlambat. Menteri BUMN Dahlan Iskan menuding keterlambatan realisasi impor daging sapi karena sulitnya perizinan yang diberikan pemerintah.

Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan memasok sebanyak 800 ton daging sapi beku asal Australia dengan menggunakan angkutan udara supaya bisa masuk ke pasar dalam waktu dekat. Daging sapi beku sebanyak 800 ton tersebut merupakan bagian dari total alokasi kuota untuk Bulog sebanyak 3.000 ton daging sapi beku yang importasinya dikhususkan untuk operasi pasar demi menciptakan stabilitas harga daging sapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com