Kompas.com - 09/07/2013, 19:55 WIB
Logo Partai Golkar googleLogo Partai Golkar
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat fraksi-fraksi di Parlemen terbelah. Rapat pleno Badan Legislasi yang dilakukan Selasa (9/7/2013) ini pun menjadi ajang saling sindir antarparpol yang kini sudah mengusung calon presidennya masing-masing.

Contohnya, Fraksi Golkar menuding fraksi-fraksi yang mendukung adanya revisi hanya memikirkan kepentingan calon presidennya masing-masing. Golkar sendiri menolak adanya revisi itu karena UU Pilpres dianggap sudah memadai untuk kembali dipakai dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Pembahasan RUU Pilpres ini lama karena banyak partai yang menolak bukan lagi karena alasan sosiologis, tapi semua sudah memikirkan alasan kepentingan capresnya masing-masing," ujar anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Taufik Hidayat, dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2013).

Taufik pun menyindir pencalonan Wiranto sebagai capres dari Partai Hanura. Golkar telah memprediksi pencalonan Wiranto, yang juga mantan kader, pada Pemilu 2009 dan 2014. Golkar, tambahnya, pesimistis pencalonan Wiranto akan membawa nasib yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di dalam rapat pleno Baleg, Hanura menyatakan dukungannya agar UU Pilpres direvisi karena persoalan presidential treshold (PT) tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sindiran Taufik ini langsung disambut oleh anggota Baleg dari Fraksi Partai Hanura, Jamal Aziz Oskadon.

"Ah, itu kan metromininya sudah beda bahan bakar," seloroh Jamal.

Candaan Jamal ini bisa saja menggambarkan suntikan baru Hanura setelah diperkuat pengusaha media Hary Tanoesoedibjo yang kemudian dijadikan cawapres bagi Wiranto. Selain Hanura, Partai Gerindra, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, juga mendukung revisi UU Pilpres, terutama soal adanya PT.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal serupa juga ditunjukkan Partai Persatuan Pembangunan yang hingga kini belum memiliki capres yang akan diusungnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung revisi untuk hal-hal di luar PT. PKS tak mempermasalahkan PT 20 persen kursi di parlemen untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Taufik, pembahasan RUU Pilpres ini melelahkan karena tidak juga menemukan kesepakatan. Ia melihat jika terus ditunda, tetap saja sikap fraksi tidak akan berubah. "Makanya, saya usul silakan partai-partai yang protes soal PT ini berjuang dengan cara lain di luar Baleg. Gunakan cara di luar perubahan UU yang kita bahas. Kalau itu bisa ditempuh, saya kira proses legislasi bisa disesuaikan, bukan kami yang dipaksakan," ujar Taufik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X