Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad: Fitnah, Ada Anggaran KPK untuk ICW!

Kompas.com - 08/07/2013, 13:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah adanya anggaran yang diberikan KPK ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal ini menanggapi tudingan anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir. Nudirman mengungkapkan bahwa KPK memberikan anggaran kepada ICW Rp 400 juta.

"Tidak pernah ada, fitnah saja itu kalau ada yang mengatakan kami memberikan finansial atau materi kepada organisasi," ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013).

Abraham menjelaskan, KPK sebenarnya memberikan bantuan kepada ICW ataupun organisasi lainnya dalam bentuk edukasi dalam rangka pemberdayaan semangat antikorupsi.

"Tidak ada anggaran berbentuk materi. Itu yang bisa saya pastikan. Ini kan adanya program-pogram pemberdayaan," katanya.

Ia juga membantah tudingan yang menyebutkan KPK sengaja menggerakkan ICW dalam merilis 36 daftar caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya. Data tersebut sempat mengundang protes anggota DPR yang kembali maju dalam pemilihan legislatif 2014. Data ICW dianggap tidak akurat dan menggunakan tolok ukur yang tidak jelas.

"Namanya KPK pasti difitnah, wajarlah, biasa kalau kami difitnah enggak apa-apa. Semakin banyak yang memfitnah, semakin banyak amal kita menunaikan bulan Ramadhan," ucapnya.

Dana Rp 400 juta

LSM ICW disebut menerima gelontoran dana Rp 400 juta dari KPK. Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir mengatakan, dana Rp 400 juta tersebut berasal dari APBN yang dialokasikan KPK untuk kegiatan pencegahan.

"Itu diakui sendiri oleh pimpinan KPK saat rapat dengan Komisi III. Tahun 2012 dari dana Rp 40 miliar yang kami alokasikan ke KPK diberikan ke ICW sebesar Rp 400 juta," ujar Nudirman di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).

Nudirman juga mengungkapkan kalau sumber lain pendanaan ICW berasal dari lembaga donor asing.

"Mereka mendapatkan Rp 12 miliar, di antaranya Rp 8 miliar itu dana asing, sisanya ada juga yang dari KPK," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho mengatakan bahwa dana Rp 400 juta itu merupakan dana saweran untuk pembangunan gedung baru KPK yang dikoordinasi ICW. Uang itu, kata Emerson, akan diberikan kepada KPK sebagai dana hibah melalui Kementerian Keuangan.

Dia juga menegaskan bahwa ICW tidak menerima dana dari APBN, APBD, IMF, dan Bank Dunia karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kendati demikian, Emerson mengakui kalau salah satu sumber dana ICW berasal dari lembaga donor asing. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menerima dana asing karena pemerintah pun melakukan hal serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com